TAPANULI UTARA – Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Martua, Kantor Bupati, Senin (16/03/2026). Pertemuan strategis ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sibolga, unsur Forkopimda, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Kehadiran seluruh pimpinan perangkat daerah menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menghadapi dinamika ekonomi makro tahun 2026.
Dalam arahannya, Bupati menekankan pentingnya penguatan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Meskipun laporan Bank Indonesia menunjukkan harga pangan relatif stabil menjelang Idul Fitri 1447 H, seluruh jajaran diminta tetap siaga memantau stok komoditas strategis guna mengantisipasi lonjakan harga.
“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi dan kolaborasi multi-stakeholder. Data dari BPS dan Bank Indonesia harus dimanfaatkan secara optimal agar kebijakan yang diambil tepat sasaran,” tegas Bupati.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemkab Tapanuli Utara tengah mengembangkan program Kawasan Pertanian Terpadu dengan melibatkan petani milenial. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sektor pertanian dari hulu hingga hilir melalui dukungan teknologi dan pemanfaatan data yang akurat.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi melalui TP2DD juga terus diperkuat, khususnya dalam penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Upaya ini bertujuan menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menutup potensi kebocoran anggaran.
Bupati juga mengingatkan seluruh jajaran untuk mewaspadai dampak kondisi global, termasuk fluktuasi harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap biaya logistik. Ia meminta perangkat daerah agar lebih responsif terhadap perkembangan data ekonomi nasional, sehingga langkah intervensi daerah, termasuk kebijakan subsidi, dapat dilakukan secara tepat dan efektif. (Torop Pers )
