PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi dan Monitoring Penggunaan Tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026 yang dibuka Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Selasa (14/07/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan bahwa dampak bencana alam yang terjadi pada 2025 masih dirasakan masyarakat, terutama terhadap aktivitas perekonomian di sejumlah daerah terdampak. Karena itu, ia berharap alokasi TKD untuk Provinsi Sumut pada tahun 2027 tidak mengalami penurunan dan tetap setara dengan besaran yang diberikan pemerintah pusat pada 2026.
“Kami berharap pada tahun 2027, TKD bagi daerah terdampak bencana tetap sama seperti tahun 2026, ketika alokasi TKD dikembalikan pemerintah pusat,” ujar Bobby.
Bobby menjelaskan, pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi TKD untuk Provinsi Sumut sebesar sekitar Rp6 triliun. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut memperoleh sekitar Rp1,1 triliun yang digunakan untuk mendukung program rehabilitasi wilayah terdampak bencana.
Ia menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen mengelola dana tersebut secara akuntabel dan terbuka serta siap menerima monitoring terhadap pelaksanaannya.
“Kami berkomitmen menggunakan TKD sesuai peruntukannya dan siap dimonitor pelaksanaannya, baik saat ini maupun ke depannya,” katanya.
Bobby juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota agar tambahan anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program nonfisik.
Selain itu, ia mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumut untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat rehabilitasi daerah terdampak bencana, sehingga hasil pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. Agus Fatoni MSi, yang mengikuti rakor secara virtual, menyampaikan pemerintah telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,68 triliun untuk tiga provinsi terdampak bencana. Rinciannya, Sumatera Utara sebesar Rp6,35 triliun, Aceh Rp1,65 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,63 triliun.
Agus Fatoni mengapresiasi langkah para kepala daerah yang telah menyesuaikan APBD Tahun Anggaran 2026 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) guna mengakomodasi tambahan anggaran TKD. Ia berharap dana tersebut segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumut, Timur Tumanggor SSos MAP, menjelaskan rakor tersebut merupakan bagian dari rangkaian asistensi, monitoring, dan kunjungan lapangan penggunaan tambahan TKD di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan memastikan penggunaan TKD berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumut, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan dampak bencana.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Kartosius Sinaga, Wakil Gubernur Sumut Surya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.
Mendampingi Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi dalam rakor tersebut antara lain Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Alwi Adrian Lumban Gaol SSTP, serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dedy Idris Harahap STP MSi.(Ril)
