SIBORONGBORONG – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak bencana melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan kerja Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., bersama Ketua Satgas Pascabencana Sumatera Bidang PU/Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Pekerjaan Umum RI, Ir. Jarot Widyoko, beserta jajaran di Siborongborong, Rabu (9/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan (PUTRHub) Tapanuli Utara, Dalan Simanjuntak. Pembahasan difokuskan pada evaluasi progres serta penanganan lanjutan infrastruktur terdampak bencana, meliputi jalan, jembatan, irigasi, dan sungai.
Saat ini, Kementerian PU memprioritaskan pemulihan akses Jalan Nasional ruas Tarutung–Tapanuli Tengah/Sibolga. Di sektor irigasi, dukungan pemerintah pusat direalisasikan melalui Program Optimasi Lahan (Oplah) dengan pagu anggaran sekitar Rp42 miliar yang mencakup 32 lokasi.
Sementara itu, pada sektor jaringan air, normalisasi dan penanganan fisik Sungai Aek Sarulla di Kecamatan Pahae Jae juga tengah berjalan sebagai bagian dari upaya pemulihan infrastruktur pascabencana.
Bupati Jonius menegaskan, selain jalan nasional dan jaringan irigasi, sejumlah ruas jalan kabupaten yang terdampak bencana juga membutuhkan perhatian serius. Menurutnya, dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan konektivitas masyarakat sekaligus mendukung kembali bergeraknya aktivitas ekonomi.
“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU yang telah berjalan. Namun, Pemkab Tapanuli Utara masih membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk penanganan jalan kabupaten terdampak bencana, terutama yang berada di wilayah Kecamatan Parmonangan, Adian Koting, Sipoholon, dan kawasan Pahae,” ujar Bupati.
Menanggapi usulan tersebut, Ir. Jarot Widyoko mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengawal pemulihan infrastruktur daerah.
Ia menyampaikan komitmen untuk membawa berbagai usulan prioritas yang disampaikan Pemkab Taput ke tingkat pemerintah pusat serta mengupayakan realisasinya secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kemampuan anggaran.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan akses transportasi, mendukung aktivitas sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kembali pelayanan kepada masyarakat di wilayah terdampak.(Torop Pers )
