JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jurnalismedia Siber (PJS) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Tahun 2026 pada Selasa, 12 Mei 2026 di Jakarta. Kegiatan ini akan dihadiri seluruh jajaran pengurus DPP serta pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS dari berbagai provinsi di Indonesia.
Ketua Umum DPP PJS Mahmud Marhaba menegaskan, Rapimnas kali ini memiliki arti yang sangat strategis bagi perjalanan organisasi, khususnya dalam mempersiapkan langkah menuju pendaftaran PJS sebagai Konstituen Dewan Pers.
“Rapimnas ini bukan sekadar pertemuan rutin organisasi. Ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan kita dalam proses menuju pendaftaran sebagai Konstituen Dewan Pers. Semua harus dipastikan berjalan sesuai rencana,” ujar Mahmud Marhaba dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4/2026).
Lima Agenda Strategis Rapimnas
Dalam Rapimnas 2026 tersebut, DPP PJS akan membahas lima agenda strategis yang menjadi penentu arah organisasi ke depan.
1. Evaluasi Tahap I Persiapan Pendaftaran ke Dewan Pers
Seluruh DPD PJS se-Indonesia akan memaparkan perkembangan pengumpulan data anggota sesuai target yang telah ditetapkan oleh DPP. Dalam sesi ini, setiap daerah juga akan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pendataan dan pengumpulan dokumen anggota.
“Kami ingin mendengar langsung dari daerah mengenai capaian yang telah diraih, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat ditempuh. Dengan begitu, langkah organisasi bisa lebih terarah dan terukur,” jelas Mahmud.
2. Pematangan Pelaksanaan Munas ke-3 PJS
Rapimnas juga akan membahas persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-3 PJS yang direncanakan berlangsung pada Juli 2026. Munas tersebut diproyeksikan menjadi momentum penting karena bertepatan dengan rencana pendaftaran PJS sebagai Konstituen Dewan Pers.
3. Penentuan Daerah Target Verifikasi Dewan Pers
Agenda penting lainnya adalah penentuan daerah yang akan menjadi target verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Dewan Pers. Penetapan daerah ini akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur organisasi di tingkat daerah, termasuk keberadaan kantor, administrasi organisasi, dan kelengkapan data keanggotaan.
“Verifikasi faktual dari Dewan Pers merupakan tahapan yang sangat menentukan. Karena itu, daerah yang ditunjuk harus benar-benar siap, baik dari sisi administrasi maupun kelengkapan organisasi,” tegas Mahmud.
4. Perayaan HUT ke-4 PJS
Di sela rangkaian Rapimnas, DPP PJS juga akan menggelar peringatan sederhana Hari Ulang Tahun (HUT) PJS ke-4. Momentum ini akan menjadi ajang refleksi atas perjalanan organisasi selama empat tahun sekaligus memperkuat komitmen menuju tahun kelima yang penuh tantangan.
Pada tahun 2026, PJS mengusung tema:
“Meneguhkan Integritas dan Kompetensi Wartawan untuk PJS yang Lebih Mandiri, Profesional, dan Diakui.”
“Empat tahun bukan waktu yang singkat. Kita telah melewati berbagai tantangan. Di tahun kelima ini, kita ingin membuktikan bahwa PJS layak menjadi bagian dari Konstituen Dewan Pers,” ungkap Mahmud.
5. Penandatanganan MoU dengan BAZNAS RI dan LUKW
Rapimnas juga direncanakan menjadi momentum penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PJS dengan dua lembaga strategis, yaitu:
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI
Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW)
Kerja sama dengan BAZNAS RI diharapkan dapat membuka peluang program kesejahteraan bagi para wartawan anggota PJS. Sementara itu, kemitraan dengan LUKW bertujuan memperkuat peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
“Kedua kerja sama ini sangat penting. BAZNAS berperan dalam mendukung kesejahteraan anggota, sedangkan LUKW memperkuat peningkatan kompetensi wartawan. Hal ini sejalan dengan visi PJS untuk mewujudkan wartawan yang profesional dan sejahtera,” paparnya.
Seruan untuk Seluruh Pengurus DPD
Mahmud Marhaba juga mengimbau seluruh Ketua dan Sekretaris DPD PJS se-Indonesia agar dapat menghadiri Rapimnas tersebut, mengingat sejumlah agenda krusial akan dibahas dalam forum tersebut.
“Kehadiran pimpinan daerah sangat penting karena keputusan yang diambil dalam Rapimnas ini akan menentukan masa depan organisasi. Saya berharap seluruh DPD dapat hadir tanpa terkecuali, kecuali karena alasan yang benar-benar mendesak,” tegasnya.
Bagi pengurus yang berhalangan hadir, diwajibkan memberikan surat kuasa kepada pengurus DPD lainnya sebagai perwakilan.
Peserta Rapimnas juga diminta membawa sejumlah dokumen penting, antara lain:
Laporan perkembangan pengumpulan data anggota
Daftar kendala yang dihadapi di daerah
Rekapitulasi anggota yang siap didaftarkan ke Dewan Pers
Masukan untuk pelaksanaan Munas ke-3
Informasi kesiapan kantor DPD untuk verifikasi faktual
Target Besar PJS Tahun 2026
DPP PJS menargetkan tahun 2026 sebagai momentum penting untuk mendaftarkan PJS sebagai Konstituen Dewan Pers. Jika berhasil, PJS berpotensi mencatat sejarah sebagai salah satu organisasi pers berbasis wartawan media siber yang diakui sebagai konstituen Dewan Pers di Indonesia.
“Ini adalah perjuangan besar yang membutuhkan kekompakan seluruh jajaran organisasi, mulai dari DPP hingga DPC di seluruh Indonesia. Dengan kerja keras dan solidaritas yang kuat, saya yakin PJS mampu mewujudkannya,” tutup Mahmud Marhaba.(Ril)
