PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, S.H., M.Kn., diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, S.STP., M.Si., memimpin rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Pematangsiantar, yang digelar di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Rabu (8/10/2025).
Rapat tersebut bertujuan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Pematangsiantar serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tanggal 25 Juli 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG di daerah.
Dalam paparannya, perwakilan BGN Kota Pematangsiantar, Party O, menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat MBG mencapai 11.413 orang, yang tersebar di 29 lokasi sekolah dan 1 posyandu bagi ibu hamil serta balita.
“Lokasi dapur MBG tidak boleh jauh dari titik pendistribusian, maksimal berjarak 5 kilometer. Hal ini untuk meminimalkan waktu tempuh dan menjaga kualitas makanan,” ujar Party.
Ia menambahkan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki sejumlah sertifikat standar, antara lain Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), serta sertifikat halal.
“Sertifikasi ini penting untuk menjamin penyelenggaraan MBG yang aman, higienis, dan bebas risiko kontaminasi,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Satgas MBG sangat mendukung penuh pelaksanaan program tersebut.
“Pemko bertindak sebagai Satgas MBG yang bertugas mengawasi, mengevaluasi, serta memastikan program berjalan efektif. Satgas juga berfungsi menentukan titik SPPG terpencil yang terhubung langsung dengan pemerintah daerah,” terang Junaedi.
Ia menjelaskan, Pemko Pematangsiantar telah berkoordinasi lintas sektor, melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah, tenaga kesehatan, penyedia pangan lokal, BPKPD, Bappeda, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Disdukcapil, Bagian Kesra, Dinas LH, Diskominfo, dan Dinas Perhubungan.
Selain memperkuat program, Junaedi menegaskan bahwa Pemko Siantar juga mendorong efek ekonomi positif dari MBG.
“Kami ingin program ini menjadi penggerak ekonomi lokal, dengan memanfaatkan bahan makanan dari petani, peternak, dan industri pangan setempat,” ujarnya.
Ia juga meminta BGN agar melibatkan tenaga kerja lokal dalam pelaksanaan program.
“Kegiatan ini harus menyerap tenaga kerja dari Kota Pematangsiantar agar turut menekan angka pengangguran. Rekrutmen harus dilakukan secara terbuka dan transparan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Junaedi menyebutkan bahwa pelaksanaan Program MBG diharapkan mampu mengatasi inflasi, menekan angka stunting, serta memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
“Wali Kota berharap Program MBG dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Sinergi dan kolaborasi antara Pemko dan BGN menjadi kunci keberhasilan,” tutupnya.(Tp(
