PEMATANGSIANTAR — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, SH, MKn menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas upaya menjaga stabilitas inflasi daerah, mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), serta memperluas akses keuangan masyarakat.
Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penerapan Website-Based Early Warning System pengendalian inflasi serta penyerahan SK TOPPIS (Toko Pantau dan Pengendali Inflasi) secara simbolis oleh Wali Kota Wesly bersama Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.
Wesly mengatakan, HLM tersebut memiliki arti strategis bagi Pemko Pematangsiantar. Menurutnya, TPID, TP2DD, dan TPAKD bukan tiga agenda yang berdiri sendiri, melainkan satu ekosistem kebijakan yang saling memperkuat untuk membangun perekonomian daerah yang stabil, inklusif, efisien, dan berdaya saing.
“Dalam pengendalian inflasi, kita harus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga terjangkau, sekaligus memberikan kepastian pasar dan harga yang wajar bagi petani serta pelaku usaha,” ujar Wesly.
Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif, responsif, dan kolaboratif melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, pemantauan harga, serta penerapan sistem peringatan dini. Dengan demikian, potensi gejolak harga dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sedini mungkin.
Sementara melalui TP2DD, kata Wesly, digitalisasi harus diarahkan tidak sekadar mengubah transaksi tunai menjadi non-tunai, tetapi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Melalui TPAKD, kita harus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan pembiayaan keuangan formal, khususnya bagi pelajar, UMKM, dan masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan keuangan,” katanya.
Wesly juga menyoroti pentingnya budaya menabung sejak usia dini. Ia berharap program Hari Indonesia Menabung menjadi momentum untuk meningkatkan literasi keuangan pelajar sekaligus membangun kebiasaan menabung secara berkelanjutan.
“Saya ingin menegaskan, high level meeting ini jangan hanya menghasilkan laporan dan notulen. Saya ingin pertemuan ini menghasilkan keputusan, komitmen, dan rencana tindak lanjut yang jelas—siapa melakukan apa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana keberhasilannya diukur,” tegasnya.
Untuk itu, Wesly meminta seluruh perangkat daerah, BI, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dan kolaborasi.
“TPID harus terhubung dengan penguatan ekonomi daerah. TP2DD harus terhubung dengan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan. TPAKD harus terhubung dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia optimistis, apabila ketiga agenda tersebut berjalan secara terintegrasi, perekonomian Kota Pematangsiantar dapat semakin stabil, inklusif, digital, produktif, dan berdaya saing.
Wesly juga menyampaikan apresiasi kepada BI, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, dunia usaha, dan seluruh stakeholder atas sinergi dalam mendukung pembangunan ekonomi Kota Pematangsiantar.
“Mari kita jadikan high level meeting ini sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi, menyatukan langkah, dan mempercepat aksi nyata,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala KPw BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan pertumbuhan ekonomi Kota Pematangsiantar pada Triwulan I 2026 yang mencapai 4,70 persen secara tahunan (YoY). Angka tersebut berada di bawah pertumbuhan Sumatera Utara sebesar 4,98 persen dan nasional sebesar 5,61 persen.
Untuk pertumbuhan tahunan hingga 2025, Pematangsiantar tercatat sebesar 4,09 persen, sedangkan Sumatera Utara 4,53 persen dan nasional 5,11 persen.
Ahmadi menjelaskan, sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penyumbang pangsa terbesar lapangan usaha di Pematangsiantar, yakni 30,3 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen. Selanjutnya industri pengolahan sebesar 16,6 persen dengan pertumbuhan 0,6 persen, konstruksi 9,0 persen dengan pertumbuhan 6,0 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 7,8 persen dengan pertumbuhan 7,4 persen.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan pangsa 58,6 persen dan pertumbuhan 3,80 persen. Disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 22,6 persen, konsumsi pemerintah 10,8 persen, serta Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 2,8 persen.(Ril)
