TAPUT – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) menggelar Bimbingan Teknis dan Training of Trainers (ToT) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi agen dan pendamping di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (22/05/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut setelah Taput terpilih sebagai salah satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia dalam proyek uji coba nasional digitalisasi bantuan sosial.
Kegiatan tersebut merupakan lanjutan agenda yang telah dimulai sehari sebelumnya, Kamis (21/05/2026), melalui Sosialisasi dan Bimtek Digitalisasi Bantuan Sosial yang dibuka Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan M.Eng, didampingi Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul M.Si.
Acara berskala nasional ini secara resmi dibuka Bupati Tapanuli Utara yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Satya Dharma Nababan S.Sos M.Si. Turut hadir Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Ditjen Dukcapil Kemendagri Ir. R. Agus Irawan MP, Kasubdit Monev dan Dokumentasi Ditjen Dukcapil Mohammad Priyono SH MH, perwakilan Kementerian Sosial RI, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), serta perwakilan Bank Indonesia.
Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara, Rafles Sergius Gultom, dalam laporannya menyampaikan kegiatan bimtek dilaksanakan dalam dua sesi guna mengakomodasi 510 peserta dari 15 kecamatan se-Tapanuli Utara.
Peserta terdiri dari 251 Operator SIKS-NG, 124 petugas PPKB, 78 Pekerja Sosial Masyarakat, 35 pendamping PKH, 14 pendamping TKSK, dan 8 ASN Dinas Sosial PPPA. Program ini merujuk pada keberhasilan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi yang dinilai berhasil menciptakan tata kelola jaminan sosial berbasis digital yang transparan dan akuntabel.
Direktur Integrasi Data Kependudukan Daerah Kemendagri, Ir. R. Agus Irawan MP, menegaskan pentingnya optimalisasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung pelayanan perlindungan sosial dan administrasi kependudukan yang lebih mudah serta efisien.
“Bapak dan Ibu adalah agen. Suksesnya misi transformasi digital ini berada di pundak Anda sekalian. Manfaatkan IKD untuk mempermudah masyarakat bertransaksi dokumen catatan sipil secara langsung melalui smartphone tanpa perlu antre ke Dinas Dukcapil. Namun, jaga keamanan data dan gunakan perangkat secara bijak agar aman dari serangan siber,” ujarnya.
Perwakilan Kementerian Sosial RI menambahkan, keberadaan 510 agen di Tapanuli Utara akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan integrasi data bansos berjalan presisi di lapangan. Digitalisasi verifikasi dan validasi data dinilai mampu meminimalisasi potensi salah sasaran dalam penyaluran bantuan seperti PKH, sembako, dan bantuan sosial lainnya.
Sementara itu, perwakilan KPTDP Samuel Tampubolon mengapresiasi kesiapan Pemkab Tapanuli Utara dalam mendukung transformasi digital nasional. Menurutnya, dipilihnya Taput sebagai daerah piloting membuktikan kesiapan infrastruktur teknologi informasi serta kuatnya koordinasi pemerintah daerah dalam menghadapi era digitalisasi pelayanan publik.(Torop Pers)
