DAIRI – Pemerintah Kabupaten Dairi menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Bupati Dairi Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala bersama seluruh jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang digelar secara daring oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) V Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tersebut menandai dimulainya proses audit Semester I Tahun 2026 terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Entry meeting ini menjadi langkah awal yang penting untuk menyamakan persepsi antara tim pemeriksa BPK dan pemerintah daerah, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan tepat waktu.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI, Widhi Widayat, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menyerahkan laporan keuangan sebelum batas waktu pada Maret 2026.
“Penyampaian laporan yang tepat waktu merupakan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Kami berharap sinergi ini terus terjaga demi penyajian data yang valid, transparan, dan akuntabel,” ujar Widhi saat menyerahkan surat tugas pemeriksaan secara simbolis.
Sebelumnya, Bupati Dairi Vickner Sinaga telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada Senin, 30 Maret 2026. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Bupati Vickner juga menginstruksikan seluruh jajaran OPD agar bersikap kooperatif dan responsif dalam mendukung proses pemeriksaan yang dilakukan BPK.
“Saya minta seluruh kepala OPD memastikan data yang dibutuhkan tim pemeriksa dapat disajikan secara cepat, tepat, dan akurat. Target kita jelas, yaitu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tegasnya.
Entry meeting ini juga menjadi wadah diskusi terkait mekanisme pemeriksaan terbaru serta pemenuhan standar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan dimulainya proses audit tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi optimistis dapat menutup siklus pengelolaan anggaran tahun 2025 dengan hasil pemeriksaan yang baik, transparan, dan berintegritas. (CN)
