MEDAN– Kasus dugaan penipuan travel umroh kembali mencuat di Sumatera Utara. Sejumlah calon jemaah mengaku menjadi korban travel umroh Alsaf Tour yang dikelola PT Safira Makkah Madinah Wisata. Salah satu korban adalah Pemimpin Redaksi TRIBRATA TV, Edrin Adriansyah Nasution, yang mendesak kepolisian segera menuntaskan berbagai laporan para korban.
“Laporan para korban saat ini tercatat di Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, hingga Polsek Medan Area dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah,” kata Edrin, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, dalam laporan yang masuk ke Polda Sumatera Utara saja terdapat 64 calon jemaah umroh yang menjadi korban travel tersebut. Mereka mengalami kerugian sekitar Rp1,4 miliar.
Perusahaan travel umroh tersebut diketahui beroperasi dengan nama Alsaf Tour atau PT Safira Makkah Madinah Wisata. Kantor perusahaan awalnya berada di Jalan Dusun Jogja, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, namun kini telah tutup.
Belakangan diketahui kantor travel tersebut beberapa kali berpindah lokasi, mulai dari Beringin, Lubuk Pakam, Medan Denai, Jalan Brigjen Katamso Medan, hingga terakhir disebut berada di Jalan Harapan Pasti, Kota Medan.
Banyaknya korban penipuan travel tersebut juga mendorong sejumlah pengacara membuka posko pengaduan bagi para korban.
“Kami dari Law Firm Pelita Konstitusi membuka posko pengaduan agar dapat menghimpun para korban yang tersebar di Pulau Sumatera maupun Jawa,” kata Dongan N. Siagian, SH, didampingi Haris Dermawan, SH, MH, Bayu Subronto, SH, dan Satria Adiguna, SH, pada 9 Oktober 2025 lalu.
Dari posko pengaduan tersebut, sedikitnya 19 korban telah melapor. Mereka mendesak aparat kepolisian segera bertindak agar tidak muncul korban baru.
Pihak kuasa hukum juga mengaku telah membuat laporan resmi ke Polrestabes Medan serta meminta Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara memblokir izin travel tersebut.
Namun demikian, mereka menduga travel tersebut masih melakukan promosi paket umroh melalui media sosial.
“Kami menduga ada oknum di Kanwil Kemenag Sumatera Utara yang membekingi travel nakal ini,” ungkap Dongan.
Sementara itu, seorang sumber di Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara yang dikonfirmasi pada Selasa (31/3/2026) mengakui bahwa izin PT Safira Makkah Madinah Wisata telah dinonaktifkan dan diblokir karena banyaknya laporan dari korban.
“Sejak 2025 permasalahan ini sudah beberapa kali terjadi. Kami sudah memanggil pihak travel dan menjatuhkan sanksi status PPIU tidak aktif dan diblokir, serta korban juga telah melapor ke kepolisian,” ujar sumber tersebut melalui pesan WhatsApp.
Pemilik perusahaan tersebut diketahui bernama Andi Suwardani Harahap, yang pernah dikenal sebagai salah satu calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Padang Lawas Utara (Paluta). Ia bahkan sempat mencalonkan diri sebagai Ketua PPP Paluta.
Selain itu, Andi juga pernah menjabat sebagai Ketua Alwashliyah Kabupaten Paluta periode 2021–2026. Namun pada tahun 2023, ia diberhentikan setelah muncul berbagai pengaduan terkait dugaan penipuan terhadap warga.
“Banyak korbannya di sini, mulai dari Paluta sampai Mandailing Natal. Mereka dijanjikan berangkat umroh tapi tidak pernah terealisasi,” kata seorang sumber yang mengaku pernah dekat dengan Andi.
Sumber tersebut juga mengaku sudah lama tidak mengetahui keberadaan Andi.
“Sudah sekitar tiga tahun tidak pernah terlihat di Paluta,” ujarnya.
Bahkan, adik Andi yang sempat mencalonkan diri sebagai kepala desa juga dikabarkan menghilang. Beredar kabar bahwa Andi kini berada di Kairo, Mesir, meski informasi tersebut belum dapat dipastikan.
Melihat banyaknya korban, Edrin mendesak Kementerian Agama Sumatera Utara untuk proaktif bekerja sama dengan pihak kepolisian guna menuntaskan kasus ini.
“Saya menduga jumlah korban sebenarnya bisa mencapai ribuan orang. Banyak yang tidak melapor karena tinggal di daerah pedesaan seperti Paluta, Palas, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal bahkan hingga Riau,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat kepolisian segera memblokir rekening PT Safira Makkah Madinah Wisata agar tidak ada lagi calon jemaah yang menjadi korban.
“Dengan banyaknya laporan yang masuk, seharusnya Polda Sumatera Utara dapat bergerak cepat. Ini juga akan menjadi bukti keseriusan aparat dalam melindungi masyarakat,” pungkasnya.(Ril)
