JAKARTA – Klarifikasi Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono terkait alokasi anggaran komunikasi publik dan operasional Kementerian Koperasi yang disebut mencapai Rp103 miliar menuai kritik dari Aktivis Mahasiswa Siantar, Bung Gary Siagian.
Gary menilai besarnya anggaran tersebut perlu dipertanyakan dari sisi skala prioritas, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertekan serta berbagai bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.
Menurutnya, penjelasan Menteri Koperasi belum menjawab persoalan mendasar mengenai keberpihakan anggaran terhadap masyarakat kecil yang terdampak krisis ekonomi dan bencana.
“Di saat rakyat Sumatra berjuang menghadapi dampak gempa dan karhutla, serta ekonomi wong kecil kian terhimpit, Menkop justru sibuk mengamankan dana operasional dan komunikasi publik hingga puluhan miliar. Ini menunjukkan lemahnya keberpihakan terhadap rakyat kecil,” tegas Gary dalam keterangannya di Jakarta.
Gary juga mengkritisi pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menurutnya memiliki basis anggaran besar. Ia menilai koperasi semestinya menjadi instrumen produksi kolektif yang dikelola secara demokratis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia mempertanyakan pendekatan pelaksanaan program yang dinilainya terlalu bersifat komando dan melibatkan institusi di luar karakter dasar koperasi.
“Koperasi memiliki prinsip kerakyatan, kesukarelaan, dan demokrasi ekonomi. Jangan sampai karakter tersebut justru hilang karena pendekatan yang terlalu birokratis dan komando,” ujarnya.
Selain itu, Gary menilai kebijakan Kementerian Koperasi perlu kembali mengacu pada semangat Pasal 33 UUD 1945, yakni membangun perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama ekonomi.
“Koperasi jangan dialihfungsikan menjadi instrumen birokrasi yang justru membebani APBN. Koperasi harus mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” katanya.
Gary juga mendesak pemerintah mengevaluasi anggaran komunikasi publik dan operasional kementerian. Menurutnya, anggaran yang tidak bersifat mendesak sebaiknya dapat dialihkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana, penanganan karhutla, serta penguatan modal usaha mikro.
“Koperasi adalah alat perjuangan rakyat untuk mencapai kedaulatan ekonomi, bukan sarana akomodasi kekuasaan atau proyek berwatak militeristis,” tegasnya.
Ia meminta Menteri Koperasi melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Jika pemerintah tidak mampu menghadirkan inovasi dan keberpihakan nyata kepada rakyat, maka kebijakan tersebut patut dievaluasi secara serius,” pungkas Gary.(Torop Pers)
