TAPUT – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berharap adanya dukungan sosialisasi regulasi dan petunjuk teknis terkait pengelolaan lahan Masyarakat Hukum Adat (MHA), agar masyarakat memahami batasan dan mekanisme pengelolaan kawasan hutan sesuai aturan yang berlaku.
Harapan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Denny Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng saat mewakili Pemkab Taput menghadiri kunjungan kerja Tim Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Hotel Labersa, Balige, Kabupaten Toba, Sabtu (09/05/2026).
Kunjungan kerja Baleg DPR RI yang dipimpin Martin Manurung itu merupakan tindak lanjut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat sebagai upaya menghadirkan keadilan, pengakuan, dan perlindungan bagi masyarakat adat di Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba.
Dalam pertemuan tersebut, Wabup Taput menyoroti masih adanya keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum yang telah diterbitkan pemerintah terkait pengelolaan kawasan hutan adat.
“Masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa setelah SK diterbitkan, seluruh kawasan dapat langsung dikelola secara bebas. Padahal, yang dapat dilakukan adalah mengoptimalkan potensi hutan di luar hasil kayu dan masih ada tahapan lanjutan yang membutuhkan petunjuk teknis pelaksanaan,” ujar Denny.
Ia menegaskan perlunya pertemuan lanjutan dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat hukum adat memahami secara utuh hak dan batasan dalam mengelola kawasan hutan tersebut.
Selain itu, Pemkab Taput juga berharap nantinya regulasi dalam RUU Masyarakat Adat dapat mengatur secara jelas keberlanjutan pengelolaan lahan dan aspek perlindungan lingkungan hidup.
“Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara siap mendukung perwujudan undang-undang terkait masyarakat hukum adat ini,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard, Ephorus HKBP Victor Tinambunan, para kepala daerah se-kawasan Danau Toba, perangkat daerah terkait, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.(Torop Pers)
