Nasional

Bupati Dairi Hadiri Musrenbang Karo, Tekankan Kolaborasi Daerah

107
×

Bupati Dairi Hadiri Musrenbang Karo, Tekankan Kolaborasi Daerah

Sebarkan artikel ini

KARO – Semangat kolaborasi lintas daerah mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2027 yang digelar di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, Jumat (27/03/2026).

Kehadiran Bupati Dairi, Vickner Sinaga, bersama Ketua TP PKK Dairi Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga, menjadi simbol kuatnya sinergi antarwilayah di kawasan dataran tinggi Sumatera Utara.


Dalam kesempatan tersebut, Vickner menekankan bahwa hubungan antara Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo tidak hanya sebatas kedekatan geografis, tetapi juga memiliki ikatan historis dan kultural yang kuat.

“Kedekatan kita bahkan tercermin dari nama-nama desa yang sama seperti Ujung Teran, Sukandebi, Sukadame, Sarintonu, hingga Kutabuluh. Ini menjadi bukti adanya sejarah panjang migrasi dan hubungan kekeluargaan antara masyarakat Dairi dan Karo,” ujarnya.

Menurutnya, kesamaan latar belakang sosial budaya tersebut merupakan modal sosial yang sangat penting untuk memperkuat kolaborasi pembangunan di kedua daerah.

Lebih lanjut, Vickner menegaskan bahwa Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo memiliki posisi strategis dalam mendukung program nasional, khususnya di sektor swasembada pangan, energi, dan air.

Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Dairi saat ini telah mencatat surplus energi listrik. Namun demikian, percepatan pembangunan di sektor pertanian masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

“Kita harus bergerak lebih cepat dengan memperbaiki infrastruktur, memanfaatkan teknologi pertanian, meningkatkan nilai tambah produk, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani,” tegasnya.

Selain sektor pertanian, Vickner juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur konektivitas, khususnya akses jalan di wilayah Kabupaten Karo yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat Dairi menuju Kota Medan.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur jalan tersebut sangat krusial untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan memperlancar distribusi hasil pertanian dari kawasan dataran tinggi.

Di sektor pariwisata, Vickner mendorong penguatan konsep KARDAPAK (Karo–Dairi–Pakpak Bharat) sebagai kawasan destinasi unggulan baru di sekitar Danau Toba.

Ia menilai, kolaborasi konkret antar daerah sangat diperlukan agar wilayah barat daya kawasan Danau Toba mampu bersaing dengan destinasi lain yang lebih dulu berkembang.

Sementara itu, Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes. memaparkan sejumlah capaian pembangunan di daerahnya. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo pada tahun 2025 tercatat stabil di angka 4,23 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp30,46 triliun.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karo juga berhasil ditekan hingga 1,93 persen.

Meski demikian, Antonius mengingatkan bahwa tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan, terutama akibat dinamika ekonomi global.

“Tahun 2027 diperkirakan tidak akan mudah. Fluktuasi harga pangan dan energi bisa berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Karena itu, perencanaan pembangunan harus bersifat antisipatif dan adaptif,” ujarnya.
Musrenbang RKPD ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pembangunan daerah yang inklusif, terarah, dan berkelanjutan.

Dengan semakin kuatnya sinergi antarwilayah, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Karo diharapkan mampu tampil sebagai kekuatan baru di kawasan dataran tinggi Sumatera Utara, tidak hanya sebagai lumbung pangan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi pariwisata yang kompetitif.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Ahmad Fadly, S.Sos., M.SP., perwakilan Bank Indonesia Paulanka Siburian, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP, Kepala Bappeda Dairi Romedi Nofenta Bangun, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Anggara Sinurat, Kepala Dinas Pertanian Kesti Rusda Angkat, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. (CN)