MEDAN – Aliansi Mahasiswa Bersuara (AMB) Sumatera Utara mendesak Polda Sumut mengusut secara menyeluruh dugaan gangguan kesehatan yang dialami puluhan siswa setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Asahan.
Desakan tersebut disampaikan Bung Gary Siagian. Ia meminta dugaan insiden tersebut ditangani secara transparan untuk memastikan penyebab munculnya keluhan kesehatan pada sejumlah siswa setelah mengonsumsi makanan MBG yang disebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Asahan.
Menurut Gary, peristiwa tersebut menjadi perhatian serius dan menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya dalam memastikan standar keamanan dan kualitas pangan.
“Bagaimana mungkin makanan yang seharusnya memberikan nutrisi bagi anak-anak justru membuat mereka mengalami gangguan kesehatan? Ini harus diusut secara transparan dan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif,” ujar Gary Siagian.
AMB Sumut menyampaikan empat tuntutan terkait dugaan insiden tersebut.
Pertama, meminta Polda Sumut turun tangan dan melakukan penyelidikan secara transparan serta independen untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran.
Kedua, AMB Sumut meminta operasional SPPG Polres Asahan dihentikan secara permanen dan izin operasionalnya dicabut apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang menyebabkan siswa terdampak.
Ketiga, AMB Sumut mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap dapur dan penyedia MBG di Sumatera Utara guna memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten.
Keempat, AMB Sumut meminta biaya pengobatan siswa yang terdampak ditanggung oleh pihak pengelola dan instansi terkait hingga para siswa dinyatakan pulih.
Gary juga menegaskan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai hasil pemeriksaan. Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan agar penanganan kasus tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
AMB Sumut menyatakan akan melakukan aksi apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tindak lanjut. Mereka meminta penanganan dugaan insiden dilakukan secara terbuka dengan mengutamakan keselamatan dan pemulihan siswa.
“Kami meminta negara hadir untuk memastikan keselamatan anak-anak dan memberikan pertanggungjawaban yang jelas apabila ditemukan pelanggaran,” kata Gary Siagian.(Torop Pers)
