TAPUT – Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), terus menjadi sorotan publik. Sejumlah pengamat, akademisi, hingga kalangan mahasiswa menilai implementasi kedua program tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil masyarakat dan prinsip pembangunan yang berbasis partisipasi warga.
Program Koperasi Desa Merah Putih yang menargetkan pembentukan puluhan ribu koperasi di seluruh Indonesia memang menunjukkan capaian kuantitatif yang signifikan. Pemerintah menyebut lebih dari 80 ribu koperasi telah terbentuk sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian desa. Namun, berbagai pihak mempertanyakan kesiapan sumber daya manusia, potensi usaha lokal, serta keberlanjutan koperasi yang dibentuk secara masif tersebut.
Aktivis mahasiswa Kota Pematangsiantar, Gary Siagian, menilai pendekatan yang terlalu terpusat berpotensi mengabaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Menurutnya, pembentukan koperasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga harus memastikan keberadaan koperasi benar-benar mampu menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.
“Sebagian masyarakat khawatir koperasi dibentuk hanya untuk mengejar target program tanpa didukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan warga. Bahkan, muncul pertanyaan terkait lokasi strategis dan model operasional sejumlah KDMP yang dinilai kurang memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Gary.
Selain KDMP, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Gary menilai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia tersebut berpotensi menjadi proyek yang lebih menguntungkan kelompok elit dibandingkan masyarakat penerima manfaat apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.
Ia menyoroti sejumlah laporan yang mengemuka terkait kualitas makanan yang tidak memenuhi standar, dugaan keracunan makanan, hingga persoalan distribusi yang belum merata di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan serius dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
Sejumlah akademisi juga menilai persoalan MBG bukan semata-mata masalah teknis, melainkan berkaitan dengan desain kebijakan yang dinilai terlalu berorientasi pada skala besar tanpa diimbangi kesiapan infrastruktur pendukung yang memadai. Kritik serupa datang dari kalangan orang tua dan tenaga pendidik yang menilai evaluasi menyeluruh perlu dilakukan sebelum cakupan program terus diperluas.
Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sebelumnya juga mengingatkan adanya potensi pemborosan anggaran apabila kualitas makanan dan standar gizi tidak dijaga secara konsisten. Sementara itu, Ombudsman RI menemukan sejumlah potensi permasalahan administrasi dalam pelaksanaan program, mulai dari keterlambatan layanan hingga dugaan penyimpangan prosedur.
Gary Siagian menegaskan bahwa keberhasilan suatu program sosial tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan atau jumlah target yang berhasil dicapai. Menurutnya, keberhasilan juga sangat ditentukan oleh kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, transparansi pelaksanaan, serta keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan.
“Tanpa adanya transparansi, pengawasan yang kuat, dan ruang partisipasi masyarakat, program yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan berisiko kehilangan legitimasi di mata publik yang menjadi sasaran utamanya,” tegas Gary.(Torop Pers)
