MEDAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) teknis pembangunan Jalan Tol Segmen Simpang Panei–Parapat di Grand City Hall, Cinnamon, Medan, Jumat (25/9/2026).
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Pemkab Simalungun dengan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI. Kegiatan dihadiri Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, Danlanud Soewondo Marsma TNI Tio Hutapea, S.Sos., M.A.P., Kasdim 0207/Sml Mayor Inf Prawoto, jajaran perangkat daerah Pemkab Simalungun, perwakilan PT Hutama Marga Waskita, konsultan perencana, serta PPK Pengadaan Tanah.
Pertemuan membahas sejumlah aspek teknis dan langkah lanjutan pembangunan ruas tol yang dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kawasan pariwisata Danau Toba, serta mendukung kepentingan pertahanan negara.
Salah satu agenda pembahasan adalah usulan agar pada bagian tertentu ruas Tol Simpang Panei–Parapat dapat dipertimbangkan memiliki fungsi tambahan sebagai landasan darurat pesawat. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Bupati Simalungun dalam audiensi dengan Dirjen Kuathan Kemhan RI H. Haris Haryanto di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pembahasan kemudian diarahkan pada kesiapan teknis dan perencanaan pembangunan agar kebutuhan terkait fungsi jalan tol, keselamatan, konektivitas, serta aspek strategis nasional dapat dipertimbangkan sejak tahap perancangan.
Bupati Simalungun menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengawal keberlanjutan proyek tersebut.
“Kita ingin pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat tidak hanya memberikan manfaat bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung kepentingan strategis nasional. Karena itu, seluruh aspek perlu dipersiapkan dan dikoordinasikan sejak tahap perencanaan,” ujar Anton.
Ruas tol tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 40 kilometer dan sebagian besar melintasi wilayah Kabupaten Simalungun. Kehadirannya diharapkan memperkuat akses menuju Parapat dan kawasan Danau Toba, membuka peluang investasi, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata.
“Simalungun merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan nasional, baik dari sisi ekonomi, konektivitas, pariwisata, maupun pertahanan,” tegasnya.
Melalui koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, badan usaha, dan konsultan, Pemkab Simalungun mendorong agar rencana pembangunan Tol Simpang Panei–Parapat dapat ditindaklanjuti secara konkret dengan tetap memperhatikan aspek teknis, regulasi, kebutuhan masyarakat, serta kepentingan strategis nasional.(Ril)
