BATAM – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) yang berlangsung selama dua hari, 4–5 November 2026, di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menetapkan tujuh rekomendasi strategis untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kontribusi PJS terhadap kehidupan pers nasional.
Dari tujuh rekomendasi tersebut, empat berkaitan dengan pembenahan internal organisasi, sedangkan tiga lainnya menyangkut agenda eksternal. Sejumlah keputusan penting di antaranya percepatan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), persiapan menghadapi verifikasi faktual Dewan Pers, serta pemberian dana pembinaan bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PJS provinsi yang memenuhi kriteria.
Empat rekomendasi internal meliputi percepatan peningkatan kuantitas pelaksanaan UKW, penegakan Peraturan Organisasi (PO) dan Kode Etik, penetapan tahapan pra-verifikasi faktual di setiap DPD, serta pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IV yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 PJS.
“Sesuai dengan visi PJS, yakni terwujudnya wartawan kompeten, berintegritas, dan profesional, maka mulai tahun 2027 kita akan meningkatkan kuantitas pelaksanaan UKW di sejumlah daerah di Indonesia,” ujar Mahmud saat memimpin pembahasan rekomendasi Rakernas III PJS di Asrama Haji Batam, Kamis (5/11/2026).
Menurut Mahmud, sejumlah DPD PJS telah menyampaikan kesiapan dan mengusulkan pelaksanaan UKW di daerah masing-masing. Setidaknya tujuh provinsi telah mengajukan kegiatan tersebut, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Bangka Belitung.
PJS menargetkan seluruh 26 DPD provinsi yang telah terbentuk dapat menyelenggarakan UKW dalam tiga tahun ke depan. Dengan demikian, peningkatan kompetensi wartawan tidak hanya menjadi program di tingkat pusat, tetapi juga dapat terlaksana secara merata hingga ke daerah.
Sebagai langkah awal, DPP PJS akan mendatangi seluruh 26 DPD provinsi mulai Januari 2027 untuk melaksanakan pra-verifikasi faktual. Kegiatan ini bertujuan memeriksa kesiapan organisasi sekaligus mengidentifikasi kekurangan yang masih perlu dibenahi sebelum memasuki tahapan verifikasi faktual oleh Dewan Pers.
“Insya Allah, mulai Januari 2027, kami akan berkeliling ke 26 provinsi untuk melakukan pra-verifikasi faktual. Tujuannya memastikan kesiapan seluruh DPD PJS provinsi, baik dari sisi administrasi, kepengurusan, maupun kelengkapan fasilitas organisasi,” jelasnya.
Untuk mendorong keseriusan pengurus daerah, DPP PJS juga menyiapkan dana pembinaan sebesar Rp50 juta bagi DPD provinsi terpilih berdasarkan hasil penilaian dan kriteria yang telah ditetapkan.
Sementara itu, pembahasan dan penetapan tujuh rekomendasi Rakernas III PJS secara resmi ditutup oleh Sekretaris Jenderal DPP PJS, Rikky Fermana, didampingi Bendahara Umum Sofyan Siahaan dan Ketua Dewan Etik Richard Nainggolan.
Tujuh rekomendasi tersebut menjadi pijakan penting bagi PJS dalam memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kualitas sumber daya wartawan, serta memperluas peran organisasi dalam menjaga kemerdekaan pers dan mendukung pembangunan nasional. (DPP PJS)
