JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 saat menerima Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah bersama pimpinan DPR RI serta anggota Komisi VIII DPR RI di Hambalang, Rabu (17/6/2026). Pertemuan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan haji 2026 sekaligus langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji berikutnya.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik meski masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan DPR RI melalui Tim Pengawas Haji berlangsung sangat konstruktif sehingga berbagai kendala di lapangan dapat ditangani dengan cepat dan pelayanan kepada jemaah tetap terjaga secara optimal.
Irfan mengungkapkan sejumlah capaian penting dalam penyelenggaraan haji 2026, di antaranya percepatan penerbitan visa dan distribusi layanan Nusuk yang sudah dilakukan sejak di Tanah Air. Langkah tersebut dinilai berhasil meminimalkan berbagai persoalan yang selama ini kerap terjadi, seperti jemaah yang terpisah dari keluarga, tidak mendapatkan akomodasi, atau mengalami kendala saat berada di Arab Saudi. Selain itu, kualitas layanan yang diberikan kepada jemaah juga disebut mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah juga mulai menerapkan sistem kontrak layanan multiyears dengan penyedia jasa haji. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memberikan kepastian bagi mitra penyedia layanan untuk berinvestasi dalam pengembangan fasilitas bagi jemaah Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut memberikan arahan agar kualitas konsumsi, akomodasi, dan persiapan layanan haji 2027 dilakukan lebih awal sehingga pelayanan kepada jemaah semakin baik.
Selain peningkatan layanan, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian besar pada pengembangan konsep Kampung Haji serta upaya mempercepat masa tunggu keberangkatan jemaah. Meski masa tunggu di sejumlah daerah telah berhasil ditekan dari 35 hingga 50 tahun menjadi maksimal sekitar 26 tahun, Presiden menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan. Pemerintah bersama DPR RI pun didorong untuk terus mencari terobosan agar penyelenggaraan haji semakin berkualitas, terjangkau, dan mampu memberikan kepastian keberangkatan yang lebih cepat bagi masyarakat Indonesia.
BPMI Setpres
