TARUTUNG – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam Rapat Forum Komunikasi Universal Health Coverage (UHC) dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 yang digelar di Aula Mini Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Rabu (10/6/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng, didampingi Sekretaris Daerah Henry M.M. Sitompul, M.Si, Staf Ahli Bupati Bonggas Pasaribu, serta Kepala Dinas Kesehatan Ganda Nainggolan. Hadir pula Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga Nur Eva Parindury, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Tapanuli Utara, jajaran perangkat daerah terkait, manajemen RSUD Tarutung, serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tapanuli Utara.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas upaya yang terus dilakukan dalam memetakan berbagai tantangan pelayanan kesehatan di daerah. Menurutnya, keberhasilan program UHC tidak hanya diukur dari tingginya angka kepesertaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terkendala biaya.
“Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus indikator penting keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, pelayanan kesehatan harus dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok wilayah Tapanuli Utara, bukan hanya terpusat di kawasan perkotaan,” tegas Wakil Bupati.
Ia menjelaskan, Pemkab Taput telah melakukan berbagai langkah strategis, termasuk mengumpulkan tenaga medis dan dokter untuk merumuskan pola pemerataan layanan kesehatan. Fokus utama diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini memiliki akses kesehatan terbatas seperti Parmonangan, Muara, Adian Koting, Pangaribuan, Garoga, hingga Simangumban.
Menurutnya, daerah-daerah perbatasan tersebut harus memiliki ketersediaan tenaga dokter yang siaga sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan medis yang memadai tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat kabupaten.
Selain pemerataan tenaga kesehatan, Wakil Bupati juga menyoroti persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan yang masih menjadi tantangan di lapangan. Ia mengungkapkan masih banyak masyarakat yang baru mengurus atau mengaktifkan kepesertaan BPJS ketika menghadapi kondisi darurat, seperti menjelang persalinan atau setelah mengalami kecelakaan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, kerap menimbulkan kendala administratif karena adanya masa tunggu atau jeda aktivasi kepesertaan. Untuk mengatasi hal itu, ia menginstruksikan Dinas Kesehatan, seluruh UPT Puskesmas, serta bidan desa agar lebih proaktif melakukan edukasi dan pendataan masyarakat.
“Lakukan pendataan sejak dini, kunjungi rumah-rumah warga, dan pastikan status kepesertaan jaminan kesehatan mereka, terutama bagi ibu hamil dan kelompok rentan. Edukasi juga harus terus dilakukan melalui berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan agar masyarakat semakin sadar pentingnya perlindungan kesehatan sejak awal,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, Pemkab Tapanuli Utara juga mendorong penguatan peran Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan. Puskesmas diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih komprehensif sehingga masyarakat tidak selalu harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.
Konsep tersebut, menurut Wakil Bupati, sejalan dengan sistem pelayanan kesehatan primer yang berkembang di berbagai negara maju, di mana fasilitas kesehatan tingkat pertama mampu menangani berbagai kebutuhan kesehatan masyarakat secara optimal sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien.
Sebagai bagian dari strategi penguatan layanan kesehatan berbasis wilayah, Pemkab Taput berencana mengoptimalkan sejumlah Puskesmas yang berada di kawasan strategis seperti Sarulla, Pangaribuan, dan Garoga. Ketiga wilayah tersebut akan diprioritaskan untuk mendapatkan peningkatan fasilitas layanan kegawatdaruratan guna mempercepat penanganan medis bagi masyarakat di daerah terpencil.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat sebagian warga di wilayah pelosok masih harus menempuh perjalanan hingga satu sampai dua jam untuk mencapai fasilitas kesehatan rujukan di Tarutung.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sibolga, Nur Eva Parindury, dalam pemaparannya menjelaskan dua agenda prioritas nasional yang menjadi fokus BPJS Kesehatan saat ini. Pertama, penguatan strategi rekrutmen peserta serta peningkatan keaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kedua, penguatan kapasitas Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta upaya rasionalisasi biaya pelayanan kesehatan di tingkat rumah sakit.
Melalui forum ini, Pemkab Tapanuli Utara dan BPJS Kesehatan sepakat memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor guna memastikan pelaksanaan UHC berjalan efektif, sehingga seluruh masyarakat Tapanuli Utara dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang cepat, mudah, dan berkualitas tanpa terkendala faktor ekonomi maupun geografis.(Torop Pers)
