Sidikalang – Kebijakan mutasi pejabat yang dilakukan Bupati Dairi, Vickner Sinaga, pada Kamis (25/9/2025) memantik sorotan tajam. Mutasi yang merombak struktur di lingkungan Pemkab Dairi itu dinilai semena-mena karena berdampak serius pada kondisi psikologis aparatur sipil negara (ASN) yang dinonjobkan.
Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Alfriyansah Ujung, menjadi salah satu pihak yang melayangkan kritik. Menurutnya, mutasi memang merupakan hak prerogatif kepala daerah. Namun, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan aspek kemanusiaan, kinerja, dan mentalitas para ASN.
“Puluhan pejabat di Dairi, khususnya di sektor kesehatan, tiba-tiba kehilangan jabatan tanpa penjelasan yang jelas. Ada tujuh kepala UPT Puskesmas yang dicopot dan hanya dikembalikan sebagai staf di puskesmas yang sama. Ini tentu sangat memengaruhi psikologis mereka,” ujar Alfriyansah.
Ia menilai, kebijakan mutasi tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada penilaian objektif. Bahkan, ada indikasi keputusan diambil tanpa rekomendasi SKP atau evaluasi kinerja dari kepala dinas terkait. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah keputusan mutasi tersebut benar-benar murni administratif, atau dipengaruhi oleh faktor subjektif tertentu.
Alfriyansah menegaskan, ASN seharusnya diperlakukan secara adil. Bila ada pelanggaran atau penurunan kinerja, maka harus disertai bukti yang sahih dan mekanisme penegakan aturan yang jelas. “Bagaimana mungkin seorang kepala UPT Puskesmas yang terbiasa memimpin, tiba-tiba diposisikan sebagai staf di hadapan rekan-rekannya sendiri? Ini bukan hanya soal jabatan, tetapi juga soal martabat dan beban mental,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mempertanyakan apakah Bupati Vickner Sinaga benar-benar memahami kinerja serta rekam jejak para ASN yang terkena dampak mutasi. Sebagai kepala daerah baru, lanjutnya, seharusnya Vickner lebih bijak dalam mengambil keputusan dan tidak serta-merta mengikuti masukan pihak tertentu yang mungkin memiliki agenda pribadi.
“Kebijakan mutasi itu wajar, tapi jangan sampai dijadikan alat untuk melemahkan atau bahkan menghukum ASN tanpa alasan yang jelas. Pemerintah daerah seharusnya membangun semangat kebersamaan, bukan justru mematahkan mental ASN yang bekerja untuk masyarakat,” tandasnya.
Mutasi ini pun masih menjadi perbincangan hangat di kalangan ASN maupun masyarakat Dairi. Banyak pihak mendesak agar Bupati Vickner memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pertimbangan mutasi besar-besaran tersebut.(NC)
