SIMALUNGUN – Tim Monitoring Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia memberikan apresiasi atas pengelolaan dan realisasi Tambahan Keuangan Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Penilaian tersebut disampaikan saat tim melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring pelaksanaan penggunaan dana TKD di Kabupaten Simalungun.
Kedatangan tim disambut langsung Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, didampingi Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora beserta jajaran pimpinan perangkat daerah di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Kamis (16/7/2026).
Tim Monitoring Kemendagri dipimpin Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Dr. Kartorius Sinaga, didampingi Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Dr. Drs. Horas Mourist Panjaitan serta Asisten Kemendagri/Kasubdit Anggaran Keuangan Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian, S.STP., M.Si.
Dalam pemaparannya, Pemerintah Kabupaten Simalungun menjelaskan bahwa daerah tersebut memperoleh alokasi TKD Tambahan sebesar Rp412,93 miliar. Anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, dan pertanian. Hingga 15 Juli 2026, realisasi TKD telah mencapai Rp77,81 miliar atau 18,84 persen, sementara realisasi belanja daerah mencapai 40,97 persen. Adapun kendala utama percepatan realisasi berasal dari penyesuaian Standar Satuan Harga (SSH) akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap daerah terdampak bencana, Pemkab Simalungun juga telah menindaklanjuti Surat Mendagri Nomor 900/3691/SJ dengan menyalurkan bantuan keuangan khusus sebesar Rp30 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada Juni 2026.
Dana TKD tersebut dimanfaatkan untuk merehabilitasi 23 puskesmas dan tiga rumah sakit daerah, pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan infrastruktur jalan, perbaikan jaringan irigasi, pengadaan alat dan mesin pertanian, revitalisasi pasar, hingga penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan digitalisasi sistem pembayaran.
Dalam kesempatan itu juga disampaikan bahwa Pemkab Simalungun terus melanjutkan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 melalui penyampaian KUA-PPAS kepada DPRD serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada Gubernur Sumatera Utara.
Staf Khusus Mendagri, Dr. Kartorius Sinaga, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memberikan asistensi dan fasilitasi agar pengelolaan TKD Tambahan berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, program yang telah disusun Pemerintah Kabupaten Simalungun dinilai tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi Bupati beserta jajarannya yang sigap menindaklanjuti ketentuan pemerintah pusat. Program yang disusun sangat baik, mulai dari perbaikan jalan, irigasi hingga peningkatan layanan kesehatan, sehingga akan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat,” ujar Kartorius.
Sementara itu, Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atas alokasi TKD Tambahan Tahun Anggaran 2026. Ia juga mengapresiasi kunjungan dan masukan Tim Monitoring Kemendagri yang dinilai menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran.
“Kami akan terus mempercepat realisasi program sekaligus melakukan langkah mitigasi dalam mengantisipasi potensi dampak El Nino. Arahan dari Tim Kemendagri menjadi masukan berharga agar penggunaan anggaran semakin optimal, efektif, dan tepat sasaran bagi masyarakat,” ujar Bupati.(Ril)
