SIMALUNGUN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Simalungun Tahun 2025. Sidang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara, Selasa (9/6/2026), sebagai bagian dari mekanisme evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Simalungun, Samrin S. Girsang, didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya, Bona Uli Rajagukguk dan Jefra Hasudungan Manurung. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Simalungun turut hadir mengikuti jalannya sidang yang berlangsung dalam suasana tertib dan penuh perhatian terhadap berbagai rekomendasi yang disampaikan.
Dari unsur eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Simalungun H. Anton Ahmad Saragih. Selain itu, tampak hadir para pimpinan perangkat daerah serta para camat se-Kabupaten Simalungun yang mengikuti rangkaian sidang paripurna hingga selesai.
Agenda sidang diawali dengan penyampaian laporan hasil pembahasan dan rekomendasi Panitia Khusus DPRD terhadap LKPj Bupati Simalungun Tahun 2025. Laporan tersebut dibacakan oleh juru bicara Pansus, Junita Veronica Munthe, yang memaparkan berbagai catatan, masukan, serta rekomendasi yang dihasilkan setelah melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025.
Selanjutnya, Sekretaris Daerah Mixnon Andreas Simamora membacakan sambutan tertulis Bupati Simalungun. Dalam sambutan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Simalungun atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama proses pembahasan LKPj. Berbagai saran, tanggapan, kritik, dan koreksi yang diberikan dinilai sebagai masukan konstruktif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemerintah Kabupaten Simalungun berharap hubungan kemitraan yang harmonis antara lembaga eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga dan semakin kuat di masa mendatang. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan dan DPRD sebagai lembaga pengawas dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutan tersebut juga ditegaskan bahwa berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD merupakan wujud nyata pelaksanaan fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah. Rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien.
Menutup sambutannya, Pemerintah Kabupaten Simalungun menyampaikan apresiasi kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pihak swasta, seluruh jajaran pemerintahan, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan sepanjang tahun 2025. Dukungan tersebut dinilai berkontribusi terhadap berbagai capaian pembangunan di sejumlah sektor. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat kolaborasi, serta meningkatkan partisipasi dalam pembangunan guna mewujudkan Kabupaten Simalungun yang semakin maju dengan semangat baru.(Ril)
