SIMALUNGUN – Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun dalam rangka menyimak Pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI Tahun 2026. Kegiatan berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Simalungun, Pematang Raya, Jumat (14/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, Sugiarto, didampingi Wakil Ketua DPRD S. Samrin Girsang, Bonauli Rajagukguk, dan Jefra Hasudungan Manurung, serta dihadiri para anggota DPRD. Turut hadir jajaran Forkopimda, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemkab Simalungun, Ketua TP PKK Kabupaten Simalungun, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan sejumlah undangan lainnya.
Dalam suasana penuh khidmat, Bupati Anton Achmad Saragih bersama seluruh peserta rapat menyimak pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan berbagai arah kebijakan pemerintah serta capaian pembangunan nasional, termasuk komitmen untuk mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
Presiden juga memaparkan sejumlah kebijakan strategis, di antaranya penurunan harga pupuk hingga 20 persen bagi petani serta langkah memperkuat kemandirian energi nasional melalui pemanfaatan minyak berbahan baku kelapa sawit. Menurut Presiden, seluruh kekayaan dan potensi yang dimiliki Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, dengan kekayaan yang besar, harus dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat,” tegas Presiden dalam pidatonya. Presiden turut menekankan pentingnya peran seluruh elemen bangsa dalam menjaga demokrasi, memperkuat lembaga negara dan lembaga adat, serta membangun Indonesia yang berdikari dan tidak bergantung kepada negara lain.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum ini sekaligus menjadi sarana bagi Pemkab Simalungun untuk memahami arah kebijakan nasional sebagai pijakan dalam memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di daerah, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.(Ril)
