TAPANULI UTARA – Sejumlah kalangan masyarakat sipil mulai menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution. Sorotan tersebut terutama berkaitan dengan efektivitas program pembangunan, penentuan prioritas kebijakan, serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Aktivis Tapanuli Utara, Gary Siagian, menilai rencana kebijakan berkantor di wilayah Kepulauan Nias perlu dikaji secara lebih mendalam. Menurutnya, langkah tersebut belum tentu menjadi solusi konkret terhadap berbagai persoalan infrastruktur yang masih dihadapi masyarakat di kawasan kepulauan.
Ia berpendapat bahwa berbagai persoalan, seperti kondisi jalan, jembatan, dan layanan publik, dapat dipetakan serta dipantau melalui sistem administrasi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi tanpa harus memindahkan pusat aktivitas pemerintahan.
Selain itu, Gary juga mengingatkan agar setiap kebijakan mempertimbangkan aspek efisiensi anggaran. Menurutnya, perencanaan yang kurang matang berpotensi menimbulkan pemborosan APBD. Karena itu, pemerintah diharapkan lebih mengedepankan perencanaan berbasis data, evaluasi program secara berkala, serta penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
Di sisi lain, sejumlah akademisi turut menyoroti persepsi publik mengenai isu dinasti politik yang dikaitkan dengan perjalanan karier Bobby Nasution. Menurut mereka, persepsi tersebut perlu dijawab melalui tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel guna menjaga kualitas demokrasi serta independensi dalam pengambilan kebijakan.
Gary juga menilai konsistensi antara kritik yang pernah disampaikan Bobby terhadap kebijakan pemerintah sebelumnya dengan implementasi kebijakan saat ini menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Ia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mampu menghadirkan program-program yang terukur, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, sejumlah pihak mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar semakin terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait sejumlah pandangan dan kritik yang disampaikan dalam pemberitaan ini.(Torop Pers)
