MEDAN – Aktivis mahasiswa Bung Gary Siagian menyoroti kebijakan perpajakan pemerintah yang dinilai semakin membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya, masyarakat dituntut untuk semakin patuh memenuhi kewajiban pajak, namun di sisi lain masih banyak persoalan publik yang belum mendapatkan penyelesaian secara maksimal, mulai dari infrastruktur, perekonomian, pendidikan hingga pelayanan publik.
“Pajak naik terus, tetapi yang kami lihat masih banyak kerusakan di mana-mana. Ini tentu perlu menjadi evaluasi pemerintah,” ujar Bung Gary Siagian, Sabtu (8/8/2026).
Ia menilai, pengelolaan uang negara harus dilakukan secara transparan, efektif, dan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan rusak, proyek pembangunan yang belum tuntas, serta fasilitas publik yang terbengkalai disebut menjadi persoalan yang masih ditemukan di berbagai daerah.
Menurut Gary, kondisi tersebut dapat menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana penerimaan pajak dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
Di sektor ekonomi, ia juga menyoroti meningkatnya beban masyarakat akibat harga kebutuhan pokok dan biaya usaha yang dinilai semakin berat. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
“Rakyat diminta taat membayar pajak, tetapi pemerintah juga harus memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat terus dibebani, sementara kebocoran anggaran dan penyalahgunaan kewenangan masih terjadi,” tegasnya.
Gary juga menyoroti persoalan korupsi yang masih menjadi salah satu tantangan serius dalam pengelolaan keuangan negara. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten karena praktik korupsi pada akhirnya merugikan masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya kepada negara.
“Rakyat disuruh taat membayar pajak, sementara masih ada pejabat yang tersangkut kasus dugaan korupsi. Ini menjadi ironi yang harus dijawab dengan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih kuat,” katanya.
Selain persoalan ekonomi dan korupsi, Gary turut menyoroti sektor pendidikan. Ia menilai masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan, fasilitas yang belum merata, serta persoalan kesejahteraan tenaga pendidik yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta pemberantasan korupsi.
Menurutnya, pajak seharusnya menjadi instrumen pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menimbulkan kesan bahwa beban rakyat semakin berat tanpa diikuti manfaat yang dirasakan secara nyata.
“Pemerintah harus membuktikan bahwa uang yang berasal dari rakyat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat,” pungkas Gary.(Torop Pers)
