SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun bergerak cepat menanggapi bencana infrastruktur yang memutus total Jalan Provinsi penghubung Raya–Raya Kahean. Peristiwa tersebut terjadi di Dusun VI Buttu Ganjang, Nagori Siporkas, dan sempat melumpuhkan akses transportasi warga setempat.
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, segera menginstruksikan langkah darurat untuk mengatasi kondisi tersebut. Jalur vital yang terputus membuat aktivitas masyarakat terganggu, bahkan sejumlah pelajar terpaksa berjalan kaki untuk menuju sekolah.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Simalungun langsung menurunkan alat berat dan dua unit dump truck ke lokasi kejadian. Camat Raya, Septiaman Purba, menyampaikan bahwa langkah cepat ini merupakan atensi langsung dari Bupati Simalungun.
“Atensi Bapak Bupati sangat cepat. Beliau langsung memerintahkan kami turun ke lapangan untuk membuat jalan darurat,” ujar Septiaman Purba, Rabu (22/10/2025).
Saat ini, tim di lapangan tengah menimbun material longsor menggunakan tanah dalam goni untuk membentuk jalur sementara. Upaya tersebut mulai membuahkan hasil, di mana kendaraan roda dua kini sudah dapat melintas. Ditargetkan dalam lima hari ke depan, jalan darurat tersebut bisa dilalui kendaraan roda empat dengan kapasitas hingga tiga ton.
Keberhasilan penanganan darurat ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Semangat gotong royong warga Raya–Raya Kahean dan sekitarnya menjadi faktor penting dalam mempercepat proses pemulihan.
“Pemerintah bersama masyarakat berupaya memberikan yang terbaik dalam penanganan ini. Kami berterima kasih atas dukungan warga yang ikut bergotong royong dalam penimbunan,” tambah Camat Raya.
Meski Pemkab Simalungun telah bergerak cepat melalui penanganan darurat, perbaikan permanen jalan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Rencananya, pembangunan infrastruktur permanen akan dilaksanakan pada awal tahun 2026 setelah proses perencanaan selesai.
Langkah sigap Pemkab Simalungun menjadi upaya penting untuk memastikan mobilitas warga tetap berjalan dan dampak sosial ekonomi akibat putusnya jalan dapat diminimalisir.(Tp)
