PEMATANGSIANTAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar, Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, memimpin rapat penyelesaian pengaduan masyarakat terkait operasional penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Siantar Utara. Rapat berlangsung di Kantor Camat Siantar Utara, Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Sukadame, Jumat (30/10/2026).
Rapat dibuka Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Setdako Pematangsiantar, Jufiter Sitepu SSTP MSi. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga, Hunter Bilardo Manurung, menyampaikan keberatan masyarakat terhadap aktivitas sejumlah gedung penangkaran burung walet di Kelurahan Melayu yang dinilai mengganggu kenyamanan lingkungan.
Hunter menjelaskan, warga merasa resah akibat suara rekaman pemanggil burung walet yang diputar dengan volume keras dan berlangsung selama 24 jam. Selain kebisingan, masyarakat juga mengkhawatirkan kondisi udara di sekitar lokasi penangkaran.
Menanggapi keluhan tersebut, Sekda Junaedi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar bersama DPRD saat ini masih membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum). Setelah disahkan menjadi Perda, regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan dalam melakukan penertiban terhadap aktivitas penangkaran burung walet yang mengganggu ketenteraman masyarakat.
Sembari menunggu pengesahan Perda, Junaedi meminta Pemerintah Kecamatan Siantar Utara melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik bangunan penangkaran burung walet. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni meminta pemilik mengurangi volume suara rekaman pemanggil burung walet agar tidak mengganggu warga sekitar.
“Jadi kita tunggu Perda disahkan. Terkait keberadaan penangkaran burung walet, tentunya bisa menjadi penyempurnaan isi Perda,” ujar Junaedi.
Rapat tersebut turut dihadiri perwakilan Inspektorat, Camat Siantar Utara Marlon Brando Sitorus SSTP MSi, Lurah Melayu, serta para Ketua RW dan RT. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penyelesaian pengaduan warga sekaligus mencari solusi agar aktivitas usaha tetap berjalan tanpa mengabaikan ketenteraman dan kenyamanan masyarakat.(Ril)
