MEDAN – Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara, Michael Situmeang, mengapresiasi ketegasan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menolak sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak rasional dan terindikasi mark up anggaran.
Dalam keterangannya, Bobby mengungkapkan bahwa sejak dirinya ditetapkan sebagai pemenang Pilgub Sumut oleh KPU, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan darinya.
Namun, sejumlah dokumen proyek yang diajukan justru membuat Bobby geram lantaran sudah berada di mejanya untuk ditandatangani tanpa melalui pemaparan maupun kajian terbuka.
“Ada yang datang mengucapkan selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya,” ujar Bobby.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pembangunan fisik sebuah gedung dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar. Menurut Bobby, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara rinci, baik terkait konsep pembangunan maupun rincian penggunaan anggaran.
“Gedungnya nggak pernah dipaparkan, nggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak,” tegasnya.
Bobby menegaskan dirinya tidak ingin menyetujui proyek tanpa proses yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan. Ia memastikan akan memperketat pemeriksaan terhadap seluruh pengajuan proyek dari OPD guna mencegah pemborosan anggaran dan praktik permainan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.
“Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya nggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal,” katanya.
Sikap tegas tersebut mendapat dukungan dari Ketua DPD GMNI Sumut, Michael Situmeang. Menurutnya, langkah yang diambil Bobby menjadi sinyal kuat bahwa tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara harus dijalankan secara transparan dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi ketegasan Gubernur Sumut yang berani menolak proyek-proyek yang dinilai janggal ataupun berpotensi merugikan keuangan daerah. Ini menunjukkan komitmen agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Michael.
Ia menegaskan DPD GMNI Sumut mendukung langkah pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh program maupun proyek pembangunan di lingkungan Pemprov Sumut.
Menurut Michael, anggaran daerah harus digunakan secara efektif, tepat sasaran, serta tidak membuka ruang bagi praktik yang berpotensi menimbulkan pemborosan keuangan daerah.
“Kami berharap langkah ini menjadi contoh bagi seluruh OPD agar setiap program yang diajukan benar-benar direncanakan secara matang, terbuka, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara,” tutupnya.(Torop Pers)
