OPINI HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2026
Oleh: Mahmud Marhaba
(Ketua Umum DPP PJS / Penguji UKW / Ahli Pers Dewan Pers)
PJS – Peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap 10 November bukan sekadar seremoni untuk mengenang jasa para pejuang bangsa. Lebih dari itu, momentum bersejarah ini menjadi ruang refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk memahami bahwa semangat kepahlawanan tidak pernah berhenti bersama berakhirnya perjuangan merebut kemerdekaan.
Jika dahulu para pahlawan mengangkat senjata, bambu runcing, dan mengorbankan jiwa raga demi membebaskan bangsa dari penjajahan, maka di era modern perjuangan itu hadir dalam bentuk yang berbeda. Salah satunya melalui keberanian menyuarakan kebenaran, membongkar ketidakadilan, serta memperjuangkan hak masyarakat atas informasi yang jujur dan berimbang.
Di sinilah wartawan memiliki peran strategis. Dengan pena, kamera, mikrofon, dan kekuatan informasi, insan pers berada di garis depan dalam menjaga demokrasi, mengawal kebijakan publik, serta memastikan suara masyarakat tidak tenggelam di tengah kepentingan kekuasaan.
Pers, Benteng Demokrasi dan Pengawal Kebenaran
Dalam perjalanan sejarah bangsa, pers memiliki kontribusi besar dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Media massa menjadi sarana membangkitkan kesadaran nasional, menyebarkan semangat perjuangan, dan menyatukan tekad rakyat untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan.
Semangat perjuangan tersebut harus tetap hidup dalam praktik jurnalistik masa kini. Wartawan bukan sekadar penyampai informasi, melainkan bagian penting dari kekuatan demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pers harus berdiri independen, tidak menjadi corong kekuasaan, tidak tunduk pada tekanan oligarki, dan tidak pula menggadaikan idealisme demi kepentingan kelompok tertentu. Keberanian mengungkap fakta, mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, serta memberikan ruang bagi suara masyarakat kecil merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang wartawan.
Wartawan layak disebut sebagai pahlawan demokrasi ketika mampu berdiri di atas kebenaran, sekalipun harus berhadapan dengan tekanan, intimidasi, ancaman, bahkan risiko keselamatan. Sebab, demokrasi yang sehat membutuhkan pers yang berani, independen, dan bertanggung jawab.
Namun, keberanian itu harus tetap berpijak pada fakta, profesionalisme, dan Kode Etik Jurnalistik. Kritik bukanlah fitnah, keberanian bukan berarti kebebasan tanpa batas, dan independensi bukan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab profesi.
Pengabdian Wartawan Tak Mengenal Batas Waktu
Menjadi wartawan bukan sekadar menjalani pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Profesi ini mengandung tanggung jawab sosial yang besar karena setiap informasi yang disampaikan dapat memengaruhi cara masyarakat memahami persoalan dan mengambil keputusan.
Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan wartawan semakin kompleks. Berita bohong, disinformasi, manipulasi opini, hingga kepentingan politik dan ekonomi dapat mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa.
Karena itu, wartawan dituntut tidak hanya cepat dalam menyampaikan berita, tetapi juga cermat melakukan verifikasi, berani mengungkap fakta, serta konsisten menjaga independensi.
Pengabdian seorang wartawan tidak diukur dari seberapa sering namanya muncul dalam pemberitaan, seberapa besar medianya, atau seberapa tinggi popularitasnya. Ukuran sesungguhnya terletak pada integritas, keberpihakan terhadap kepentingan publik, dan kesungguhannya menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Selama masih ada ketidakadilan yang harus diungkap, suara rakyat yang perlu didengar, dan fakta yang harus diperjuangkan, selama itu pula tugas pers tetap dibutuhkan.
PJS Berkomitmen Melindungi Wartawan dan Membangun Profesionalisme
Sebagai organisasi profesi, Pro Jurnalismedia Siber (PJS) sejak awal berdiri membawa semangat memperjuangkan kemerdekaan pers sekaligus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme wartawan.
PJS berkomitmen berada di garda depan dalam memberikan perlindungan terhadap wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Segala bentuk intimidasi, intervensi, kekerasan, maupun upaya kriminalisasi terhadap wartawan atas karya jurnalistik yang sah harus disikapi secara serius.
Penyelesaian sengketa pemberitaan harus mengedepankan mekanisme dan perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, termasuk hak jawab, hak koreksi, serta mekanisme penilaian melalui Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, perlindungan terhadap wartawan tidak boleh dimaknai sebagai pembenaran terhadap kesalahan jurnalistik. Organisasi pers juga memiliki tanggung jawab membangun kesadaran bahwa kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum, Kode Etik Jurnalistik, dan standar profesionalisme.
Dalam kapasitas saya sebagai Ahli Pers Dewan Pers, saya terus mendorong dan mengedukasi seluruh anggota PJS agar memahami secara utuh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik. Pemahaman tersebut penting agar wartawan mampu menjalankan tugas secara benar, menghindari pelanggaran etik, serta memahami batas dan tanggung jawab dalam menghasilkan karya jurnalistik.
Sebagai penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW), saya juga menaruh harapan besar agar seluruh insan pers, khususnya anggota PJS, terus meningkatkan kompetensi dan memperoleh pengakuan profesional melalui proses uji kompetensi.
UKW bukan sekadar formalitas untuk mendapatkan sertifikat atau kartu kompetensi. Lebih dari itu, UKW merupakan proses mengukur kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta pemahaman wartawan terhadap tanggung jawab profesinya.
Wartawan yang kompeten harus mampu menggali fakta, melakukan verifikasi, menyusun berita secara tepat, memahami prinsip keberimbangan, serta menyajikan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sebab, kehormatan profesi wartawan tidak ditentukan oleh banyaknya berita yang dipublikasikan, melainkan oleh kualitas karya, integritas pribadi, dan tanggung jawab terhadap kebenaran.
Semangat Pahlawan Harus Hidup dalam Setiap Karya Jurnalistik
Pada akhirnya, Hari Pahlawan harus menjadi pengingat bahwa perjuangan membela bangsa tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata. Di era demokrasi, perjuangan juga dapat diwujudkan melalui tulisan yang mencerahkan, pemberitaan yang mencerdaskan, dan keberanian mengungkap fakta demi kepentingan masyarakat.
Wartawan tidak perlu mengklaim dirinya sebagai pahlawan. Biarlah masyarakat yang menilai melalui karya dan integritasnya. Sebab, seorang wartawan sejati tidak mencari penghormatan, tetapi bekerja agar kebenaran mendapatkan tempat dan keadilan tidak kehilangan suara.
Pers yang kuat bukanlah pers yang selalu memuji kekuasaan, melainkan pers yang berani mengingatkan ketika terjadi penyimpangan, memberikan apresiasi ketika ada keberhasilan, serta tetap objektif dalam setiap keadaan.
Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026.
Mari terus kobarkan semangat perjuangan melalui pena, fakta, dan integritas. Jadikan pers sebagai kekuatan moral bangsa, penjaga demokrasi, serta benteng terakhir masyarakat dalam memperjuangkan kebenaran.
Wartawan boleh lelah, tetapi jangan pernah menyerah. Pena boleh berhenti sejenak, tetapi idealisme dan keberanian membela kebenaran tidak boleh mati.
Penulis:
Mahmud Marhaba
(Ketua Umum DPP PJS / Penguji UKW / Ahli Pers Dewan Pers)
