PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH, MKn, menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Pematangsiantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar Tahun 2025–2029. Penyampaian ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Harungguan DPRD Pematangsiantar, Kamis (7/8/2025).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga, SH, didampingi Wakil Ketua Ir Daud Simanjuntak, MM, dan Frengki Boy Saragih, SH.
Dalam sambutannya, Wesly menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kota Pematangsiantar atas masukan, pertanyaan, serta saran yang diberikan melalui Pemandangan Umum Fraksi.
“Kami menyadari bahwa pemandangan umum ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen kemitraan antara DPRD dan Pemerintah Kota dalam mewujudkan visi Pematangsiantar yang Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras,” ujar Wesly.
Respon terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi
Terkait pandangan Fraksi Golkar, Wesly menjelaskan bahwa strategi utama dalam membangun kota pendidikan dengan infrastruktur unggul dan berdaya saing dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan menengah serta penguatan kerjasama untuk pendirian perguruan tinggi negeri (PTN).
Langkah konkret meliputi:
Fasilitasi dan advokasi pendirian PTN melalui sinergi lintas pemerintahan dan DPRD/DPR RI;
Penyusunan kajian kebutuhan dan proposal kelembagaan kepada pemerintah pusat;
Kolaborasi peningkatan mutu SMA/SMK dengan Pemerintah Provinsi;
Penguatan kesejahteraan tenaga pendidik;
Pembaruan sarana dan prasarana pembelajaran;
Pendidikan inklusif bagi keluarga kurang mampu dan disabilitas;
Peningkatan literasi dan numerasi peserta didik.
Fraksi PDI Perjuangan, Wesly menegaskan bahwa dokumen RPJMD telah disusun secara sistematis dan terukur berdasarkan target tahun 2025–2029. Capaian dari dokumen ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, yang evaluasinya dilaporkan kepada DPRD dan masyarakat.
Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipaparkan, meliputi:
Digitalisasi dan penertiban data objek pajak;
Penyusunan roadmap optimalisasi PAD;
Pengembangan sumber PAD inovatif;
Penataan izin lokasi usaha;
Penguatan kapasitas dan pengawasan keuangan daerah.
Fraksi Nurani Keadilan
Menanggapi Fraksi Nurani Keadilan, Wesly menyebut bahwa isu-isu strategis seperti kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi telah diinventarisasi dalam RPJMD, dan akan diintervensi melalui program kerja tiap perangkat daerah sesuai tupoksi masing-masing.
Ia juga menyampaikan bahwa tahun ini Pemko akan menyusun dokumen kajian risiko bencana serta mengalokasikan anggaran untuk penanganan korban bencana melalui belanja tidak terduga.
Kepada Fraksi Demokrat, Wesly menegaskan komitmen Pemko dalam melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala demi menjamin tercapainya target RPJMD. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota.
Fraksi Gerindra, Wesly kembali menegaskan fokus utama pembangunan berada pada sektor pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi kota.
Fraksi PAN mengenai penyelesaian proyek Outer Ring Road, Wesly menjelaskan bahwa Pemko akan memulai pembebasan lahan dari PTPN.
“Pada tahun 2025, Pemko akan memulai pembangunan Ring Road Seksi Jalan Saribudolok hingga Jalan Parapat. Tahap berikutnya akan kami usulkan kepada pemerintah pusat,” ungkapnya.
Fraksi NasDem
Fraksi NasDem menyoroti masih adanya masyarakat kurang mampu yang belum mendapat jaminan kesehatan. Wesly menjawab bahwa Pemko menargetkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 99 persen dari total penduduk, termasuk masyarakat miskin atau rentan.
Ia juga memaparkan strategi penguatan BLUD RSUD dr Djasamen Saragih sebagai pusat layanan unggulan:
Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana;
Pengembangan infrastruktur digital;
Pembentukan pusat layanan jantung dan stroke;
Optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor layanan kesehatan.
“Demikian jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda RPJMD 2025–2029. Hal-hal yang belum sempat kami sampaikan secara rinci akan dijelaskan dalam agenda rapat paripurna selanjutnya guna penyempurnaan Ranperda ini,” tutup Wesly.(Tp)
