PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH MKn, bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM serta bupati/wali kota se-Sumut, menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) serentak se-Indonesia.
Kegiatan tersebut digelar secara daring dari Dyandra Convention Center Surabaya, Jawa Timur, dan diikuti dari Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (21/10/2025) siang.
Dalam arahannya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan bahwa kebijakan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan membuat pemerintah daerah perlu berinovasi mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui optimalisasi KUR dan KPP.
“Penyesuaian dari pemerintah pusat membuat total pendapatan Provinsi Sumut, termasuk kabupaten/kota, berkurang sekitar Rp9 triliun. Sementara target pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,8%–7,2%. Maka, sektor KUR dan KPP harus dimaksimalkan untuk menutup celah itu,” tegas Bobby.
Ia menambahkan, realisasi KUR di Sumut saat ini berada di posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun, di bawah Sulawesi Selatan. Padahal, Sumut memiliki potensi lebih besar karena jumlah penduduk dan pelaku UMKM yang tinggi.
“Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang belum melakukan pendataan UMKM-nya. Saya minta kerja sama seluruh kepala daerah agar ekonomi masyarakat terus membaik,” ujar Bobby.
Dalam akad massal tersebut, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang menandatangani akad KUR dan KPP secara langsung. Bobby berharap, jumlah debitur meningkat setiap tahun seiring peningkatan target penyaluran oleh bank-bank di daerah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa KUR kini juga dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI), sedangkan KPP ditujukan bagi kontraktor, pengembang, dan penyedia bahan bangunan.
“Daripada anak muda menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan memanfaatkan KUR. Kontraktor lokal juga bisa menggunakan KPP untuk mendukung Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring dari Surabaya menjelaskan, pemerintah menyiapkan anggaran KPP on top Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan.
“Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah membangun rumah masyarakat. Kredit Program Perumahan ini bagian dari program Presiden Prabowo untuk mewujudkan Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” tegas Airlangga.
Selain Airlangga, kegiatan di Surabaya juga dihadiri Menteri P2MI Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Di Medan, hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudi B. Hutabarat, serta Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.
Usai acara, Wali Kota Wesly Silalahi menyampaikan apresiasi terhadap langkah konkret pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemerataan akses pembiayaan.
“Ini bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Pemerintah pusat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan,” ujar Wesly.
Menurutnya, program KUR sangat berdampak bagi pelaku UMKM, terutama dalam memperluas akses permodalan.
“Dampaknya besar karena pelaku usaha kini lebih mudah mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya,” lanjutnya.
Wesly berpesan agar masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkan program KUR dan KPP secara optimal.
“Ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk kontribusi nyata dalam membangun ekonomi, termasuk di daerah,” pungkasnya.(Tp)
