MEDAN – Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH MKn, menghadiri Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Jalan Sudirman, Kota Medan, Senin (24/11/2025).
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Wesly memberikan apresiasi sekaligus menyambut baik kesiapan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, dalam membantu pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD. Menurutnya, langkah tersebut menjadi strategi penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan, terutama di tengah penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026.
Diketahui, penyesuaian TKD untuk pemerintah daerah di Sumatera Utara mencapai sekitar Rp4,7 triliun. Angka ini terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Jika dibandingkan 2025, DBH mengalami penurunan hingga 59 persen, sementara DAU turun sekitar 12 persen.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendanaan tambahan. Saat ini, skema pembiayaan yang paling sering dimanfaatkan adalah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dua BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Gubernur Bobby Nasution dalam sambutannya menyampaikan kesiapan Pemprov Sumut memberikan dukungan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).
“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen. Jadi BKP tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby.
Bobby menambahkan, infrastruktur masih menjadi persoalan utama hampir di seluruh kabupaten/kota. Selain menjadi kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur juga menjadi janji yang paling sering disampaikan para calon kepala daerah saat kampanye. Karena itu, pihaknya menghadirkan PT SMI dan PT PII untuk memberi panduan mengenai skema kerja sama dan pilihan pembiayaan.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, memaparkan bahwa enam provinsi di Pulau Sumatera saat ini menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Provinsi Sumut. Total nilai proyek pembiayaan publik di Sumatera mencapai Rp2,76 triliun. Adapun di Sumut, enam kabupaten/kota telah menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar. Proyek pembangunan jalan menjadi sektor yang paling dominan dalam penggunaan pembiayaan tersebut.
Sosialisasi turut dihadiri oleh para bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, jajaran Kepala BKAD, serta kepala Bappelitbang/Bappeda kabupaten/kota se-Sumut.
Wali Kota Wesly menilai kesiapan Gubernur Sumut untuk memfasilitasi akses pendanaan alternatif merupakan dukungan nyata bagi percepatan pembangunan di daerah. Menurutnya, skema pembiayaan non-APBD sangat penting di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Dengan adanya sumber pembiayaan tambahan, proyek-proyek pembangunan, terutama infrastruktur, dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu ketersediaan dana penuh dari APBD tahun berjalan,” ujar Wesly. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu membahas detail skema tersebut bersama perangkat daerah terkait.(Ril/tp)
