DAIRI – Wakil Bupati Dairi yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Dairi, Wahyu Daniel Sagala, menegaskan seluruh personel Satgas MBG harus kuat, tegas, dan adaptif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mengingat Program MBG merupakan program nasional yang wajib menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Penegasan tersebut disampaikan Wahyu saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Dairi, Selasa (6/1/2026), di ruang rapat Bupati Dairi.
Menurut Wahyu, sebagai program baru, MBG terus mengalami perkembangan, baik dari sisi regulasi maupun teknis pelaksanaan di lapangan. Karena itu, Satgas MBG dituntut memiliki kepekaan serta kecepatan beradaptasi terhadap setiap perubahan aturan.
“Satgas ini harus kuat, tegas, dan adaptif terhadap aturan. Saya melihat regulasi MBG terus berkembang, salah satunya kewajiban sertifikasi halal bagi SPPG. Ini menuntut kita untuk cepat beradaptasi. Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Dairi juga harus aktif memberikan pembaruan informasi kepada Satgas,” ujar Wahyu.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data secara berkala, terutama terkait jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi maupun yang akan beroperasi, serta jumlah dan sebaran penerima manfaat program MBG.
“Data harus jelas dan valid. Selain siswa PAUD hingga SMA sederajat, pastikan juga data penerima manfaat MBG kategori 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Perlu diperhatikan keseimbangan sebaran SPPG dengan penerima manfaat di setiap wilayah, termasuk daerah 3T, agar tidak terjadi penumpukan SPPG di satu wilayah sementara wilayah lain justru kekurangan. Ini penting untuk pencegahan stunting,” tegasnya.
Untuk mendukung keakuratan dan kecepatan pembaruan data, Wahyu mengusulkan agar para camat turut dilibatkan dalam Satgas MBG.
“Sebaiknya camat ikut dalam Satgas agar pembaruan data dari setiap kecamatan bisa lebih jelas, cepat, dan akurat,” katanya.
Dalam Rakor tersebut, Wahyu juga menerima berbagai masukan dari peserta rapat, salah satunya aspirasi masyarakat agar setiap SPPG memprioritaskan penggunaan SDM lokal. Tidak hanya tenaga relawan, masyarakat berharap tenaga ahli seperti ahli gizi dan kepala juru masak juga berasal dari potensi lokal di sekitar lokasi SPPG.
“Mempekerjakan potensi lokal itu sangat baik, bukan hanya relawan, tetapi juga ahli gizi dan head chef, selama potensi tersebut tersedia. Ini sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkas Wahyu.
Saat ini, Kabupaten Dairi telah memiliki 16 SPPG yang melayani lebih dari 43.116 penerima manfaat, mulai dari peserta didik PAUD hingga SMA sederajat.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Dairi Riswan Gaja, Asisten Pemerintahan Agel Siregar, Kepala Dinas Pertanian Kesti Rusda Angkat, Kabid Pelayanan Kesehatan Imelda Purba, Sekretaris Dinas Pendidikan Maryadi Simanjorang, Kabag Kesra Ripmo Padang, Kabag Tapem Juliawan Rajagukguk, Ketua MUI Dairi Wahlin Munthe, Korwil BGN Dairi dan Pakpak Bharat Pahlawan Nasution, serta undangan lainnya.(CN)
