JAKARTA – Komitmen Indonesia menuju kemandirian energi bersih semakin diperkuat. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan implementasi program energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema satu desa satu megawatt.
“Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi gagasan besar Presiden yang harus segera kami eksekusi terkait satu desa satu megawatt,” ujar Bahlil kepada awak media usai pertemuan, Rabu (26/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa pembahasan teknis telah memasuki tahap akhir, terutama terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan proyek. Pemerintah menargetkan program PLTS desa dapat segera berjalan sebagai bagian dari transformasi energi nasional dan upaya memperluas akses energi bersih hingga ke wilayah terpencil.
“Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai. Sekarang yang sedang difinalkan adalah skema dan pembiayaannya,” tambahnya.
Program strategis ini diharapkan mampu menghadirkan listrik bersih dan terjangkau bagi masyarakat desa, memperkuat ketahanan energi nasional, dan mempercepat langkah Indonesia menuju masa depan yang mandiri serta berkelanjutan.
Selain membahas EBT, Bahlil juga mengungkap bahwa rapat turut menyinggung insiden di Bandara Morowali. Tim satuan tugas telah diterjunkan untuk melakukan investigasi, termasuk memastikan ada atau tidaknya indikasi aktivitas pertambangan ilegal.
“Sampai sekarang kita menunggu laporan tim. Namun saya harus mengatakan bahwa siapa pun yang melakukan tambang ilegal, menambang di luar wilayah izin seperti BPKH, atau menambang di area yang ada komoditasnya tetapi tanpa izin, tetap akan diproses secara hukum,” tegas Bahlil.
Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan jelas agar penegakan hukum di sektor pertambangan dilakukan tanpa pandang bulu.
“Arahan Presiden kepada kami adalah: tegakkan aturan. Jangan pandang bulu. Negara tidak boleh kalah dari praktik-praktik yang melanggar,” ujarnya.
Pertemuan strategis ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem energi bersih nasional sekaligus menertibkan sektor pertambangan agar berjalan lebih transparan, taat aturan, dan berkeadilan.
Jakarta, 26 November 2025
Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
