PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kota Pematangsiantar, Senin (09/02/2026) pagi.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang TB Simatupang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar, Jalan H Adam Malik, dan dihadiri langsung Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman.
Dalam sambutannya, Junaedi menyampaikan harapan agar melalui HLM dan Rakorwil P2DD ini, digitalisasi transaksi di Kota Pematangsiantar dapat semakin meningkat dan merata.
“Dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, transaksi digital sudah mulai diterapkan dan berjalan dengan baik melalui kerja sama dengan Bank Sumut,” ujar Junaedi.
Ia menambahkan, digitalisasi transaksi juga telah diterapkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ), khususnya dalam pengutipan retribusi pedagang di Gedung IV Pasar Horas.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman memaparkan perkembangan digitalisasi transaksi di Kota Pematangsiantar. Hingga semester II Tahun 2025, pembayaran non tunai untuk pajak dan retribusi daerah tercatat mencapai 72,5 persen.
Menurut Ahmadi, terdapat delapan pos retribusi yang menjadi pendorong utama transaksi non tunai, dengan mayoritas telah dilakukan secara resmi melalui kanal digital, yakni pelayanan kesehatan; pelayanan persampahan/kebersihan; parkir di tepi jalan umum; pemakaian kekayaan daerah; tempat khusus parkir; rumah potong hewan; tempat rekreasi dan olahraga; serta izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Transaksi digital perlu terus ditingkatkan karena masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan,” kata Ahmadi.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, nilai transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Kota Pematangsiantar sepanjang tahun 2025 tercatat sebesar Rp688.356.389.069 atau tumbuh 111 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp325.849.868.094, dengan jumlah merchant mencapai 87.484.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Kriteria Championship oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diikuti secara daring. Selain itu, digelar diskusi panel Katalis I P2DD yang membahas penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah, piloting integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan adopsi SNAP dalam tata kelola keuangan daerah, use case kerja sama dan praktik terbaik kebijakan daerah dalam penyediaan infrastruktur sinyal/jaringan, serta kebijakan penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi di daerah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pematangsiantar Zainal Siahaan SE MM, Asisten Administrasi Umum Dedy Tunasto Setiawan SH MH, para pimpinan OPD Pemko Pematangsiantar, Deputi Perwakilan BI Pematangsiantar Rizky Reflizar, serta Pimpinan Bank Sumut Cabang Pematangsiantar Subhan Pardosi.(Ril)
