DAIRI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar rapat kerja bersama seluruh pemerintah desa se-Kabupaten Dairi sebagai momentum evaluasi dan refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2030.
Rapat kerja yang dibuka langsung Bupati Dairi, Vickner Sinaga, berlangsung di Balai Budaya Dairi, Jumat (20/2/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, Sekda Surung Charles Bantjin, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa beserta perangkatnya, serta perwakilan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam sambutannya, Vickner Sinaga menegaskan rapat kerja ini menjadi ruang dialog terbuka antara kepala desa dan jajaran Pemkab Dairi sekaligus wadah memperkuat sinergi pembangunan dari desa.
“Setahun kepemimpinan ini adalah waktu untuk bekerja dan berbenah, memastikan setiap program benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke desa-desa. Fokus kita tetap pada gotong royong, kesetiakawanan sosial, dan merawat bumi. Semua yang kita lakukan adalah dari Dairi untuk Dairi, untuk provinsi, untuk NKRI, dan untuk dunia,” ujar Vickner.
Ia memaparkan sejumlah capaian selama satu tahun terakhir, di antaranya penguatan sektor pertanian, peningkatan layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), program sejuta pohon yang telah terealisasi 62 ribu pohon, percepatan penyaluran bantuan sosial, hingga penerapan digitalisasi administrasi guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Usai pembukaan, rapat kerja dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Kepala Bappeda menyampaikan penyelarasan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan kabupaten dan desa. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM memaparkan perkembangan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Dairi. Kepala Dinas PMD menjelaskan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 beserta mekanisme penyalurannya. Sementara itu, Inspektorat melalui Irban memaparkan pengawasan pengelolaan keuangan desa serta tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan turut menyampaikan optimalisasi perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat desa.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan Paralegal Justice Award (PJA) 2025 kepada Kepala Desa Sigambir-gambir, Lesny Purba, dan Kepala Desa Maju, Peronika Siregar.
Paralegal Justice Award merupakan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM kepada kepala desa atau lurah yang berperan sebagai juru damai (non-litigation peacemaker) dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi dalam memperluas akses keadilan, pelatihan paralegal, serta mendorong terwujudnya desa sadar hukum.
Melalui rapat kerja ini, Pemkab Dairi berharap capaian satu tahun kepemimpinan dapat menjadi pijakan untuk melanjutkan program-program strategis demi terwujudnya Kabupaten Dairi yang tangguh, maju, sejahtera, dan berdaya saing.(CN)
