JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Rapat tersebut membahas sejumlah langkah strategis pemerintah dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat.
“Hari ini Bapak Presiden memimpin rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Beberapa poin penting yang dihasilkan, salah satunya adalah komitmen untuk terus menciptakan penanggulangan kemiskinan yang lebih produktif. Artinya, pemberdayaan harus menjadi orientasi utama dalam setiap upaya pengentasan kemiskinan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar dalam keterangannya usai rapat.
Menurut Muhaimin, Presiden Prabowo menekankan pentingnya optimalisasi seluruh fasilitas milik pemerintah untuk mendukung pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu langkah konkret yang dibahas adalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mengamanatkan agar 30 persen dari fasilitas publik seperti bandara, stasiun, terminal, dan rest area dimanfaatkan bagi UMKM.
“Kita juga akan menjalankan program Pasar 1001 Malam, di mana fasilitas negara yang tidak terpakai namun memiliki lokasi strategis akan diserahkan untuk dikelola oleh UMKM. Tujuannya agar ada ruang bagi pelaku usaha menampilkan produk, menggelar pameran, sekaligus memperluas pasar,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kemandirian petani melalui kepemilikan alat dan lahan produksi. Menko PM menegaskan, Presiden Prabowo akan memprioritaskan penyediaan lahan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah (desil 1 dan 2) sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi nasional.
“Kita akan dorong percepatan kepemilikan alat produksi bagi para petani dengan membagikan tanah-tanah kepada masyarakat di desil 1. Teknisnya sedang kita matangkan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga membahas langkah pembatasan impor barang bekas, terutama pakaian, yang dinilai merugikan industri dalam negeri. Di sisi lain, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemerintah akan menyiapkan program beasiswa dan pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK yang ingin bekerja ke luar negeri.
“Para lulusan SMA dan SMK yang berminat bekerja di luar negeri akan dipersiapkan melalui beasiswa khusus. Insyaallah akan disiapkan anggaran Rp12 triliun untuk pelatihan dan peningkatan kemampuan bahasa bagi calon tenaga kerja yang akan memasuki pasar global,” pungkas Muhaimin.
(BPMI Setpres)
