SIMALUNGUN – Sejumlah kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Simalungun mengaku resah akibat dugaan praktik tidak sehat dalam pengurusan jabatan kepala sekolah yang melibatkan oknum pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
Keresahan tersebut diduga dipicu oleh ulah PD selaku Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kabid PTK), yang disebut-sebut kerap mengintervensi proses penempatan maupun pengangkatan kepala sekolah.
Tidak hanya bertindak sendiri, PD juga diduga bersekongkol dengan JD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan untuk “mengobok-obok” jabatan kepala sekolah.
Informasi yang beredar menyebutkan, sejumlah kepala sekolah berada dalam tekanan dan ketidakpastian jabatan, meskipun tidak memiliki catatan pelanggaran dalam kinerja maupun administrasi.
Menanggapi isu tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, FUP Damanik, menyatakan akan melakukan pengecekan atas informasi yang disampaikan.
“Terkait kondisi keresahan beberapa kepala sekolah dimaksud, saya akan cek dan terima kasih atas informasinya untuk bisa saya gunakan sebagai bahan evaluasi,” ujar FUP Damanik melalui pesan WhatsApp, Kamis (29/01/2026).
Sementara itu, pemerhati pendidikan Simalungun, Azahari Nasution, menyayangkan dugaan perilaku oknum pejabat di Dinas Pendidikan yang dinilai kerap mengganggu stabilitas kepemimpinan di sekolah.
“Mereka jangan sesuka hati meresahkan kepala sekolah. Informasi yang kami terima, diduga ada permintaan uang hingga puluhan juta rupiah. Bahkan kabarnya ada empat kepala sekolah yang sedang ‘antre’ untuk menjabat,” ungkap Azahari saat ditemui di salah satu kafe di Jalan Kartini.
Azahari yang akrab disapa Wak Nas tersebut menegaskan, praktik semacam itu sangat merusak dunia pendidikan dan mencederai prinsip profesionalisme birokrasi.
Ia pun secara tegas meminta Bupati Simalungun, H. Anton Achmad Saragih, untuk mengambil langkah tegas dengan mencopot pejabat yang diduga terlibat.
“Pak Bupati harus mencopot Sekretaris Dinas dan Kabid PTK yang selalu membuat resah kepala sekolah. Sejak mereka menjabat, gangguan terhadap kepala sekolah semakin sering terjadi. Padahal sebelumnya situasi aman-aman saja,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari PD selaku Kabid PTK maupun JD selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun terkait tudingan tersebut.(741t)
