TARUTUNG – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memfinalkan data By Name By Address (BNBA) kerusakan rumah masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025. Finalisasi tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Penetapan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun 2026 yang dipimpin langsung Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si, di Aula Martua Kantor Bupati Taput, Tarutung, Kamis (29/1/2026).
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB Agus Wibowo, Sekretaris Daerah Drs. Henry M.M. Sitompul, M.Si, pimpinan perangkat daerah, camat, serta kepala desa wilayah terdampak bencana.
Hadir pula unsur Forkopimda, di antaranya Kapolres Tapanuli Utara AKBP Ernis Sitinjak, S.H., S.I.K., Dandim 0210/TU yang diwakili Kasdim Mayor Arh A.S. Butarbutar, S.H., serta Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara yang diwakili Kasubsi Pertimbangan Candra Habeahan, S.H.
Dalam arahannya, Bupati Jonius Hutabarat menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah, TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan pascabencana.
“Sejak penetapan status darurat hingga masa transisi saat ini, kita tetap bekerja bersama. Dalam rapat koordinasi dengan Bapak Gubernur dan para kepala daerah, Kabupaten Tapanuli Utara termasuk yang paling cepat merespons penambahan dana tunggu hunian. Ini harus terus kita tingkatkan,” ujar Bupati.
Bupati juga menyampaikan bahwa meski telah memasuki masa transisi pascabencana, masih terdapat tujuh kepala keluarga yang tinggal di pengungsian, baik di gereja maupun tenda di Desa Sibalanga. Pemerintah menargetkan seluruh warga tersebut segera dipindahkan ke hunian sementara (huntara).
“Kita targetkan minggu depan huntara sudah mulai dibuka. Tidak boleh lagi ada masyarakat yang tinggal di pengungsian,” tegasnya.
Selain itu, Pemkab Taput telah memasuki tahapan verifikasi dan validasi data calon penerima bantuan rumah rusak, baik kategori rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan, yang seluruhnya berbasis BNBA. Bupati menekankan bahwa bantuan pemerintah bersifat stimulan dan tidak mengganti kerugian secara keseluruhan.
Ia juga menginstruksikan pelaksanaan gotong royong pembersihan puing-puing di lokasi bencana serta pendataan wilayah rawan bencana yang berpotensi terdampak meskipun belum mengalami kerusakan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Tapanuli Utara dalam laporannya menyampaikan bahwa data awal yang diterima dari desa dan kecamatan berjumlah 957 unit, termasuk lahan pertanian. Verifikasi dan validasi dilakukan selama satu minggu, dilanjutkan uji publik selama tiga hari di 56 desa.
Dalam proses tersebut ditemukan sejumlah data ganda, termasuk NIK yang sama, sehingga dilakukan pemadanan data bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) guna memastikan akurasi data.
“Berdasarkan hasil akhir verifikasi dan validasi, tercatat rumah rusak berat sebanyak 258 unit, rusak sedang 39 unit, dan rusak ringan 189 unit,” jelasnya.
Rapat kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Tapanuli Utara bersama unsur Forkopimda atas data BNBA calon penerima bantuan rumah rusak terdampak bencana hidrometeorologi, sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan percepatan penyaluran bantuan.(Torop Pers)
