JAKARTA – Pemerintah memastikan penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak berjalan cepat dan terkoordinasi melalui dukungan anggaran darurat, bantuan logistik, serta percepatan pemulihan layanan dasar bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Tito mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp268 miliar atas arahan Presiden kepada 52 kabupaten/kota dan provinsi terdampak bencana.
“Anggaran belanja tidak terduga untuk 52 kabupaten kota dan provinsi dari Bapak Presiden sebagai tambahan, sebesar Rp268 miliar, kami cek sudah diterima seluruhnya oleh tiga provinsi,” ujar Tito.
Selain dukungan pemerintah pusat, bantuan juga datang dari pemerintah daerah lain sebagai bentuk solidaritas lintas wilayah. Bantuan tersebut berupa dukungan anggaran dan logistik untuk mempercepat penanganan darurat di daerah terdampak.
“Total bantuan dari daerah sekitar Rp43 miliar, ditambah kontribusi dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten yang dipimpin Bupati Lahat, Pak Bursah Zarnubi, sekitar Rp5 miliar. Jadi totalnya kurang lebih Rp48 miliar,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga menegaskan percepatan pemulihan layanan administrasi kependudukan bagi warga terdampak bencana. Kementerian Dalam Negeri telah menurunkan tim khusus untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak administrasi tanpa dipungut biaya.
“Kemendagri membentuk sembilan tim Dukcapil dan telah diterjunkan ke tiga provinsi sejak 10 Desember untuk mempercepat pengurusan dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran dan KTP yang hilang, tanpa memungut bayaran,” jelas Tito.
Untuk pemulihan jangka menengah, pemerintah menyiapkan pembangunan hunian tetap (huntap) melalui kerja sama lintas kementerian dan dukungan dari pihak non-APBN. Pembangunan huntap tersebut akan segera dimulai melalui pelaksanaan peletakan batu pertama di sejumlah daerah.
“Ini merupakan dukungan dari beberapa yayasan berupa pembangunan hunian tetap,” kata Tito.
Ia merinci, total hunian tetap yang akan dibangun mencapai 2.600 unit, terdiri dari 1.000 unit di Aceh, 1.000 unit di Sumatera Utara, dan 600 unit di Sumatera Barat, seluruhnya tanpa menggunakan APBN.
“Besok akan dilakukan groundbreaking di Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Kami akan turun langsung ke lokasi,” tambahnya.
Sementara itu, terkait keberlangsungan pemerintahan di tingkat desa, Tito menyebutkan pemerintah tengah mendata kantor desa yang mengalami kerusakan akibat bencana. Untuk kerusakan ringan, pemerintah daerah akan menangani sesuai kemampuan, sementara kerusakan berat akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Khusus yang rusak ringan akan kita lihat kemampuan daerah. Jika tidak mampu, pemerintah pusat akan mengambil alih. Untuk yang rusak berat, akan kami koordinasikan dengan Menteri PU,” pungkas Tito.
