JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Senin (8/9/2025), resmi melantik KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Kehadiran kementerian baru ini menandai era baru dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, yang dinilai semakin kompleks dan membutuhkan perhatian khusus.
Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) menyambut baik pelantikan tersebut. Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menegaskan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah adalah bukti nyata komitmen negara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia.
“Selamat kepada Bapak KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim dan Bapak Dahnil Anzar Simanjuntak. Kehadiran kementerian ini merupakan simbol komitmen ibadah umat Muslim. Kami berharap tugas yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian semata-mata karena Allah SWT,” ujar Mahmud.
Ia menambahkan, berbagai persoalan haji yang pernah mencuat pada masa lalu—mulai dari pembatalan keberangkatan, pengelolaan kuota yang tidak transparan, hingga dugaan penyalahgunaan dana—tidak boleh terulang kembali. Menurutnya, masalah-masalah tersebut telah mencoreng citra lembaga negara sekaligus melukai kepercayaan umat.
“Jangan ada lagi jamaah yang batal berangkat. Jangan ada lagi kuota yang hilang. Kementerian ini harus hadir sebagai solusi, sekaligus bukti nyata bahwa negara benar-benar melayani umat,” tegas Mahmud.
Selain itu, PJS menegaskan kesiapan untuk mendukung kerja-kerja Kementerian Haji dan Umrah, khususnya melalui pemberitaan yang positif, edukatif, dan berimbang. Dukungan media diyakini dapat memperkuat transparansi, membangun kepercayaan publik, dan menjaga marwah ibadah haji sebagai ibadah suci umat Muslim.
Dukungan serupa juga disampaikan jajaran pimpinan PJS lainnya, antara lain H.M Farid Aljawi, SE., MH (Ketua Dewan Penasehat), Troy Pomalingo, SE., MM (Ketua Dewan Pembina), Rizaludin Kurniawan, M.Si (Ketua Dewan Pakar), serta Dede Zaki Mubarok, S.Ag (Ketua Dewan Etik). Mereka menegaskan komitmen penuh PJS untuk bersinergi dengan pemerintah, sekaligus mendorong agar Kementerian Haji dan Umrah menjadi teladan dalam pelayanan publik.
Dengan dukungan masyarakat dan pengawalan media, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola haji yang bersih, transparan, dan profesional, sehingga jamaah dapat menunaikan ibadah dengan nyaman tanpa terbebani persoalan administratif maupun birokrasi. (Ril)
