MEDAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara terus memperkuat peran dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggelar kegiatan penerangan hukum terkait pencegahan tindak pidana korupsi pada distribusi pupuk bersubsidi, yang berlangsung di PT Pupuk Indonesia Regional 1A Medan, Jalan Gajah Mada, Kota Medan.
Kegiatan ini diikuti puluhan pegawai dan pejabat PT Pupuk Indonesia, serta distributor dan penyalur pupuk subsidi di Medan dan sekitarnya. Acara dibuka oleh PLH Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Muhammad Husairi, SH., MH., didampingi tim jaksa narasumber dari Bidang Intelijen.
Dalam sambutannya, Husairi menegaskan bahwa penerangan hukum merupakan program Kejaksaan RI untuk meminimalisir potensi penyimpangan hukum, khususnya dalam penyaluran pupuk subsidi. Ia menekankan bahwa distribusi pupuk yang tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran menjadi faktor penting dalam mendukung ketahanan pangan sebagaimana yang dicanangkan pemerintah.
Selain materi pencegahan korupsi, tim narasumber juga mengingatkan para peserta agar bijak menggunakan media sosial. Menurut Husairi, banyak kasus hukum muncul akibat ketidakpahaman masyarakat dalam memanfaatkan media sosial sesuai aturan yang berlaku.
Sementara itu, Senior Manager PT Pupuk Indonesia Regional 1, Yoyo Suprianto, didampingi Manager Sumut 1 Rizki Putra Phonna dan Manager Sumut 2 Danny Putra U. Tambunan, menyampaikan apresiasi kepada Kejati Sumut. Mereka menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat sebagai bentuk dukungan dan pengingat pentingnya kepatuhan hukum dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.
Melalui pesan singkat kepada media, Husairi menegaskan bahwa penerangan hukum ini merupakan kegiatan rutin Kejati Sumut sebagai bagian dari mitigasi tindak pidana.
“Sesuai arahan pimpinan, fokus kami adalah mendukung sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan hidup orang banyak, salah satunya pertanian. Dengan begitu, distribusi pupuk dapat berjalan lancar tanpa penyimpangan,” ungkapnya.(Ril/741T)
