SIMALUNGUN —Warga Nagori Bangun Sordang, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, mengeluhkan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Pasalnya, selama bertahun-tahun warga Dusun V (Riah Madear), yang telah terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai penerima pupuk bersubsidi, tidak pernah sekalipun menerima bantuan pupuk tersebut dari pemerintah.
Seorang ibu rumah tangga yang enggan disebut namanya, saat ditemui di dusun tersebut, menyampaikan kekecewaannya. “Kami sudah bertahun-tahun tidak pernah menerima pupuk bersubsidi, Bang. Padahal Kartu Keluarga dan KTP kami selalu diminta, katanya untuk pendaftaran kelompok tani penerima pupuk subsidi. Tapi sampai sekarang, kami tidak pernah mendapatkannya,” ujar ibu paruh baya itu dengan nada kecewa. Selasa(6 /5/2025)
Masalah distribusi pupuk bersubsidi di Nagori Bangun Sordang seharusnya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Simalungun. Pasokan pupuk subsidi yang tepat sasaran sangat penting agar petani dan masyarakat di wilayah tersebut dapat merasakan manfaat program pemerintah secara merata.
Menanggapi hal ini, Koordinator Pertanian Kecamatan Ujung Padang, Suwito, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan, “Izin Pak, di Nagori Bangun Sordang tidak ada tanaman pangan. Sedangkan yang mendapatkan pupuk subsidi adalah petani padi, jagung, dan kedelai. Kios pupuk yang ada di Bangun Sordang memang melayani Nagori Tinjowan,” tulis Suwito dalam pesannya.
Namun ketika wartawan menanyakan kembali mengenai jauhnya jarak antara Nagori Tinjowan dan Bangun Sordang, serta kelompok tani mana saja yang berhak menerima pupuk subsidi di Tinjowan, Suwito enggan memberikan tanggapan lebih lanjut. Ia memilih untuk tidak menjawab.
Diduga, terdapat kejanggalan dalam proses penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Ujung Padang. Warga menduga adanya campur tangan oknum, termasuk peran koordinator pertanian, yang menyebabkan pupuk subsidi tidak tersalurkan kepada pihak yang berhak.
Masyarakat Bangun Sordang berharap agar pihak berwenang segera turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Mereka mendesak agar penyaluran pupuk subsidi dapat berjalan transparan dan sesuai dengan peruntukannya. (Red)
