BURU, MALUKU – Mengawali rangkaian kunjungan kerja selama tiga hari di Provinsi Maluku, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau progres pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Selasa (14/10/2025). Proyek Strategis Nasional (PSN) ini menjadi bukti nyata komitmen Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke kawasan Timur Indonesia.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran menegaskan pentingnya penyelesaian proyek ini tepat waktu agar segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa kehadiran bendungan harus mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan serta energi nasional.
“Harapan beliau agar bendungan ini bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Kementerian PUPR, Fery Moun Hepy, usai mendampingi Wapres dalam peninjauan lapangan.
Fery menambahkan, Wapres akan terus memantau perkembangan proyek yang ditargetkan rampung pada September 2026. Dengan begitu, masyarakat dapat segera merasakan manfaat besar dari keberadaan infrastruktur vital tersebut.
Bendungan Way Apu dirancang untuk mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan pertanian, menyediakan pasokan air bersih, serta berfungsi sebagai pengendali banjir. Selain itu, bendungan ini juga dilengkapi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 8 megawatt, yang akan menjadi sumber energi ramah lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru di wilayah setempat.
“Bendungan ini bukan hanya infrastruktur air, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat Buru dan Maluku,” imbuh Fery.
Turut hadir dalam peninjauan tersebut Bupati Buru Ikram Umasugi, Dandim Kabupaten Buru Letkol Heribertus Purwanto, Kapolres Kabupaten Buru AKBP Sulastri Sukidjang, Kajari Kabupaten Buru Adri Notanubun, Kepala Satker Bendungan Way Apu Budi Prasetyo, serta General Manager Operasional PT PP (Persero) Tbk Apri Setiawan.
Proyek ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat posisi Maluku sebagai lumbung pangan dan energi berkelanjutan di kawasan timur Indonesia, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam membangun dari pinggiran.(Biro Pers/ 741T)
