JAKARTA — Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melaksanakan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Dody Hanggodo, di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Pertemuan tersebut membahas usulan strategis pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Simalungun.
Dalam kunjungan yang disambut langsung oleh Menteri Dody Hanggodo, Bupati Anton didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun, Hotbinson Damanik. Pada kesempatan itu, Bupati memaparkan sejumlah program prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama terkait pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sarana pendukung lainnya seperti irigasi dan penyediaan air bersih.
Bupati Anton menjelaskan, audiensi ini bertujuan memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Kementerian PUPR, guna memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur karena berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur bukan hanya mempercepat konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat di pedesaan,” ujar Bupati Anton Achmad Saragih.
Lebih lanjut, Bupati menjabarkan bahwa total panjang jalan di Kabupaten Simalungun mencapai 1.803,78 kilometer yang terbagi dalam 448 ruas jalan. Dari total tersebut, 917,33 kilometer atau sekitar 50,9 persen dalam kondisi mantap, sedangkan 886,45 kilometer masih dalam kondisi tidak mantap.
Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mengalokasikan dana untuk penanganan jalan.
“Rata-rata dana infrastruktur yang tersedia hanya sekitar Rp145 miliar per tahun, sudah termasuk DAK, Bantuan Keuangan Provinsi (BKP), pinjaman daerah, Program Hibah Jalan Daerah (PHJD), dan Inpres dari kementerian. Dari DAU dan DBH, alokasi rata-rata hanya sekitar Rp60 miliar per tahun,” terang Bupati.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Simalungun terus berupaya menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur secara adil dan merata di seluruh wilayah.
Menteri PUPR RI, Dody Hanggodo, menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam memperkuat pembangunan infrastruktur. Ia menilai langkah proaktif pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi merupakan contoh sinergi yang perlu ditingkatkan.
Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tidak hanya menunggu alokasi pembangunan dari pusat, tetapi aktif melakukan komunikasi dan advokasi agar setiap program dapat berjalan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kami datang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Besar harapan kami agar program-program pembangunan di Simalungun mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian PUPR, baik dari sisi pendanaan maupun pendampingan teknis,” ujar Bupati Anton Achmad Saragih usai pertemuan.(Tp)
