SIMALUNGUN — Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor kecamatan dan puskesmas di wilayah Kabupaten Simalungun, Selasa (14/10/2025). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian serius pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik serta kedisiplinan aparatur di tingkat kecamatan dan fasilitas kesehatan.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati mengunjungi Kantor Kecamatan Jorlang Hataran, Puskesmas Tiga Balata, Kantor Kecamatan Tanah Jawa, dan Puskesmas Marubun Jaya. Selain itu, beliau juga meninjau progres perbaikan jalan di Maligas Tongah, Kecamatan Tanah Jawa, sebagai bagian dari komitmen pembangunan infrastruktur yang mendukung pelayanan masyarakat.
Bupati Anton menegaskan pentingnya kehadiran dan kedisiplinan aparatur sebagai wujud tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh dilakukan setengah-setengah. Kehadiran pegawai merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab kita. Jika ada kendala atau kekurangan, segera laporkan agar dapat segera ditindaklanjuti,” tegasnya.
Dalam sidak tersebut, Bupati turut didampingi oleh Kadis Kesehatan Edwin Tony S.M. Simanjuntak, Kadis PUTR Hotbinson Damanik, serta Plt Inspektur Kabupaten Simalungun Rinton Damanik. Selain memeriksa kehadiran pegawai, Bupati juga meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana kantor serta puskesmas, sekaligus berdialog dengan para pegawai untuk mendengar langsung kendala yang dihadapi dalam melayani masyarakat.
Kegiatan sidak ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
“Kita ingin memastikan bahwa masyarakat Simalungun benar-benar merasakan pelayanan yang profesional, cepat, dan tepat sasaran,” ujar Bupati.
Melalui langkah ini, Pemkab Simalungun berharap seluruh unit pelayanan publik di daerah dapat terus berbenah, menumbuhkan budaya kerja yang disiplin, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.(Tp)
