PEMATANGSIANTAR – Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga SH di Gedung Harungguan DPRD, Rabu (10/9/2025).
Dalam rapat tersebut, Wesly memberikan penjelasan sekaligus tanggapan atas berbagai masukan dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD.
Terkait sorotan Fraksi PDI Perjuangan mengenai rendahnya serapan anggaran Dinas PUTR yang berdampak pada lambannya pembangunan, Wesly menegaskan hal itu akan menjadi perhatian serius Pemko Pematangsiantar. Soal maraknya pemasangan kabel fiber optik, ia menyebut sudah dilakukan pendataan tiang fiber optik di seluruh kecamatan dengan melibatkan perangkat kelurahan.
Menjawab aspirasi masyarakat terkait kenaikan NJOP hingga 1.000 persen, Wesly mengatakan pihaknya telah berdialog dengan aliansi mahasiswa, masyarakat, dan stakeholder untuk mencari solusi bersama.
Fraksi NasDem menyoroti rendahnya realisasi retribusi daerah. Wesly mengakui hal tersebut belum optimal, namun menekankan pendapatan asli daerah dari dividen penyertaan modal justru melampaui target hingga 109,62 persen.
Fraksi Demokrat mendorong penggalian potensi PAD baru tanpa membebani masyarakat kecil. Wesly memastikan hal itu akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan, termasuk belanja daerah yang diarahkan ke program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial.
Fraksi Golkar meminta Pemko lebih pro rakyat. Wesly menyatakan pihaknya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Fraksi PAN menekankan persoalan pengelolaan sampah dan keberlanjutan TPA. Wesly menegaskan perencanaan TPA di Kelurahan Gurilla masih dalam tahap pengkajian sesuai aturan lingkungan hidup.
Fraksi Gerindra menuntut APBD lebih berdampak langsung pada masyarakat serta diawasi ketat agar terhindar dari penyalahgunaan. Wesly menegaskan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas APBD.
Fraksi Nurani Keadilan menyarankan peningkatan pendapatan daerah dengan menggandeng investor. Wesly menanggapi hal itu akan dipertimbangkan sebagai strategi penguatan pembangunan.
Turut hadir dalam rapat, Wakil Ketua DPRD Ir Daud Simanjuntak MM dan Frengki Boy Saragih ST, Sekda Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi, para asisten, staf ahli, sejumlah pimpinan OPD, serta para camat.(Tp)
