PEMATANGSIANTAR – Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Herlina, mewakili Wali Kota Wesly Silalahi SH MKn menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Pematangsiantar dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Ir Daud Simanjuntak MT didampingi Frengky Boy Saragih ST, dan berlangsung di Gedung Harungguan DPRD, Rabu (6/8/2025) sore.
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi:
Fraksi Golkar Indonesia
Melalui juru bicara Hendra Pardede, Fraksi Golkar menyambut baik penyusunan RPJMD yang disusun berdasarkan visi Wali Kota: “Membangun Pematangsiantar Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras”. RPJMD dinilai luar biasa dan diharapkan benar-benar dijalankan sesuai rencana, termasuk penempatan ASN yang profesional (the right man on the right place) serta mengedepankan nilai-nilai spiritualitas.
Fraksi Golkar juga menyoroti infrastruktur pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Fraksi PDI Perjuangan
Immanuel Lingga menyampaikan bahwa RPJMD harus realistis, berbasis fakta, analisis, dan kebutuhan masyarakat. Fraksi ini mendorong percepatan pembangunan ring road dan rehabilitasi Stadion Sang Naualuh, seraya menekankan agar RPJMD tidak sekadar memenuhi kewajiban regulatif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.
Fraksi NasDem
Darson Rajagukguk mengapresiasi RPJMD sebagai dokumen strategis yang mencerminkan visi progresif dan inklusif. Pembangunan diharap berpihak pada rakyat dan masa depan, serta menjadi wujud integritas kepala daerah dalam merealisasikan janji politik. Fraksi NasDem menegaskan bahwa RPJMD adalah tolok ukur transformasi kota menuju kesejahteraan.
Fraksi Gerindra
Melalui Patar Luhut Panjaitan, Fraksi Gerindra mengimbau agar RPJMD disusun selaras dengan RPJPD, arah pembangunan Provinsi Sumut, dan nasional. Di sektor pendidikan, diminta peningkatan kualitas SDM pendidik dan kesejahteraannya. Untuk sektor kesehatan, ditekankan penguatan RSUD dr Djasamen Saragih, Puskesmas, Posyandu, serta akses pelayanan bagi masyarakat kurang mampu.
Fraksi Gerindra juga mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang merata dan berkualitas, serta optimalisasi kinerja OPD dalam semua sektor.
Fraksi Demokrat
Polma Oliver Sihombing menegaskan pentingnya RPJMD yang berbasis data akurat dan aspiratif, serta sejalan dengan visi menjadikan Pematangsiantar kota yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Fraksi Demokrat mengusulkan evaluasi periodik dengan indikator capaian yang jelas dan meminta agar pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di kota, namun juga menjangkau seluruh kelurahan.
Fraksi ini menyoroti pentingnya efisiensi keuangan daerah dan solusi infrastruktur jalan, seperti masalah drainase yang berdampak pada cepat rusaknya jalan.
Fraksi PAN
Nurlela Sikumbang menyampaikan perlunya penerapan Perda RTRW, penataan zona dan batas kota, penyelesaian outer ring road, serta penertiban Pasar Dwikora. Pengelolaan sampah, evaluasi kinerja OPD, dan penempatan ASN sesuai kompetensi juga menjadi sorotan utama Fraksi PAN.
Fraksi Nurani Keadilan
Frans Haloho menyoroti pentingnya metode partisipatif (bottom-up) dalam pembangunan. Fraksi ini meminta agar arah kebijakan umum anggaran (KUA) difokuskan pada program yang benar-benar berdampak. Beberapa isu prioritas yang disampaikan mencakup perhatian terhadap masyarakat terdampak bencana, penyediaan lahan wakaf, serta kesiapan menghadapi peresmian Gerbang Tol Simpang Panei.
Melalui pemandangan umum ini, seluruh fraksi DPRD Kota Pematangsiantar memberikan masukan kritis dan harapan besar terhadap RPJMD 2025–2029. Diharapkan Pemko Pematangsiantar dapat menjabarkan visi-misi kepala daerah ke dalam program-program konkret yang berdampak luas dan nyata bagi masyarakat.(Tp)
