DELI SERDANG – Malam takbiran yang seharusnya menjadi momen khusyuk penuh suka cita bagi umat Islam justru berubah menjadi malam penuh keluhan di Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Arus listrik yang kembali padam secara berulang saat malam takbiran Idul Adha, Kamis Malam, (5/6/2025), menambah panjang daftar gangguan kelistrikan yang dirasakan warga selama setahun terakhir.
“Sudah tiga kali mati hidup lampu hanya malam ini saja,” kata seorang warga yang memilih tak disebutkan namanya. Ia mengaku lelah dan frustrasi. Bukan hanya peralatan elektronik yang rusak, namun aktivitas keagamaan di malam besar umat Muslim itu pun terganggu parah.
Gangguan listrik bukan lagi hal baru di kawasan ini. Menurut penuturan sejumlah warga, pemadaman acak sudah terjadi berbulan-bulan lamanya, dengan frekuensi yang tidak menentu namun sangat sering.
“Kami seperti hidup di masa lalu. Ini bukan gangguan teknis biasa, ini sudah keterlaluan,” ungkap seorang tokoh masyarakat yang juga meminta identitasnya disamarkan.
Warga pun mulai berspekulasi. Kecurigaan mulai mengarah ke aktivitas tambang kripto ilegal, khususnya tambang Bitcoin, yang belakangan marak ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia. Tambang Bitcoin dikenal menggunakan daya listrik sangat besar dan jika dilakukan secara ilegal, bisa menyebabkan beban jaringan listrik melonjak tanpa terdeteksi secara resmi oleh PLN.
Kecurigaan Tambang Kripto Ilegal Muncul
Isu tambang kripto ilegal bukan tanpa dasar. Sejumlah laporan nasional sebelumnya mencatat keberadaan “ternak Bitcoin” yang beroperasi diam-diam di kawasan pemukiman, bahkan sering ditemukan terhubung langsung ke jaringan listrik tanpa meteran resmi alias mencuri listrik.
“Kalau memang ada aktivitas tambang Bitcoin ilegal di sekitar sini, kami minta pihak kepolisian dan PLN wilayah turun tangan. Jangan dibiarkan masyarakat menanggung kerugian terus menerus,” ujar seorang ibu rumah tangga yang geram karena makanan beku dalam kulkasnya rusak total akibat listrik yang hidup mati.
Keresahan warga pun tak hanya berhenti pada dugaan aktivitas ilegal. Mereka menyoroti lemahnya pengawasan dari PLN Unit Rayon Deli Tua yang dinilai tak kunjung menyelesaikan permasalahan ini.
“PLN seolah-olah tak peduli. Setiap kami lapor, jawabannya selalu sama: sedang dalam penanganan,” imbuh warga lainnya.
Pengamat Hukum Desak Penyelidikan Serius
Pengamat sosial dan hukum, Reza Fahlevi, SH., MH., turut memberikan tanggapan atas kondisi ini. Ia menilai bahwa persoalan gangguan listrik yang terus berulang bisa jadi adalah indikator adanya pelanggaran serius, baik oleh warga maupun oleh oknum yang memiliki kepentingan bisnis gelap.
“Tambang Bitcoin ilegal bukan hal sepele. Ini mencuri sumber daya negara dan merugikan masyarakat. Jika memang ada indikasi seperti itu, aparat harus bertindak. Jangan sampai ada pembiaran yang justru merusak citra lembaga negara,” tegas Reza kepada wartawan.
Lebih lanjut, Reza mendesak agar audit teknis dilakukan terhadap jaringan listrik PLN di wilayah Kecamatan Patumbak, khususnya Desa Patumbak I. Ia juga menyarankan PLN berkoordinasi langsung dengan kepolisian dan melibatkan ahli siber untuk menelusuri kemungkinan aktivitas tambang kripto ilegal yang kian meresahkan.
“Jika perlu, lakukan penggerebekan. Jangan sampai warga kehilangan kepercayaan pada sistem,” tegasnya.
PLN Belum Memberikan Penjelasan
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada pihak PLN Sumut belum membuahkan hasil. Saat dihubungi melalui sambungan seluler, Manager Komunikasi & TJSL UID PLN Sumut, Surya Sahputra Sitepu, tidak merespons. Hingga berita ini diturunkan, permintaan konfirmasi terkait penyebab gangguan listrik dan dugaan keterlibatan oknum dalam tambang Bitcoin ilegal belum mendapatkan jawaban resmi.
Warga berharap kehadiran pihak berwenang segera dilakukan, tidak hanya sebagai respons reaktif, tetapi sebagai bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat kecil yang selama ini merasa menjadi korban ketidakadilan sistem.
“Kalau kami yang salah, silakan tindak. Tapi kalau ada pihak lain yang bermain curang, jangan biarkan kami terus jadi korban,” kata seorang pemuda yang berharap adanya transparansi dari pemerintah dan PLN. (Rel)
–
