TAPANULI UTARA – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara dalam mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Luhut ke Desa Sitampurung, Kecamatan Siborongborong, Jumat (10/7/2026). Kunjungan ini menandai Kabupaten Tapanuli Utara sebagai daerah pelopor transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia.
Rombongan disambut langsung oleh Wakil Bupati Tapanuli Utara, Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Satya Dharma Nababan, pimpinan perangkat daerah terkait, Camat Siborongborong, serta Kepala Desa Sitampurung.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Penasihat Khusus Kantor Perdana Menteri Singapura, Theo Chee Hean, serta Direktur Eksekutif Komite Percepatan Transformasi Digital, Tubagus Nugraha. Kehadiran mereka bertujuan meninjau langsung implementasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Tapanuli Utara.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar modernisasi sistem administrasi, tetapi merupakan langkah nyata untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran dan berkeadilan bagi masyarakat.
Menurutnya, sistem Perlinsos Digital mengintegrasikan berbagai program bantuan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan pendidikan, hingga subsidi energi seperti BBM dan listrik.
“Jika sistem Perlindungan Sosial Digital yang diinisiasi Bapak Luhut Binsar Pandjaitan ini diterapkan secara nasional, potensi efisiensi anggaran negara diperkirakan dapat mencapai Rp14 triliun. Kami bangga Tapanuli Utara dipercaya menjadi bagian dari transformasi besar ini,” ujar Deni.
Ia menjelaskan, aplikasi Perlinsos Digital menggantikan proses pendaftaran manual yang selama ini berpotensi menimbulkan manipulasi data. Sistem tersebut menggunakan mekanisme penyaringan berlapis (multi-filtering) dengan mengintegrasikan data dari berbagai lembaga, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kepegawaian Negara (BKN), BPJS Ketenagakerjaan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sebagai daerah percontohan (pilot project), Pemkab Tapanuli Utara menunjukkan keseriusannya dengan merekrut dan melatih sebanyak 1.670 agen digital yang berasal dari pendamping PKH dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hingga saat ini, sekitar 3.200 kepala keluarga di Tapanuli Utara telah berhasil terintegrasi ke dalam sistem Perlinsos Digital. Pemkab optimistis seluruh proses pemetaan dan verifikasi data penerima bantuan akan rampung secara bertahap pada September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga mendemonstrasikan secara langsung proses verifikasi kelayakan penerima bantuan melalui aplikasi Perlinsos Digital. Uji coba berjalan lancar dan menunjukkan kemampuan sistem dalam memverifikasi data secara akurat sehingga bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Sementara itu, Ketua DEN Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mendukung transformasi digital nasional.
Ia menegaskan, program tersebut mendapat dukungan penuh dari Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel.
“Ini adalah langkah maju untuk mewujudkan keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Kita ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat miskin yang kehilangan haknya akibat penyaluran yang tidak tepat sasaran,” tegas Luhut.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan penyerahan cenderamata dari tokoh adat Tapanuli Utara kepada Luhut Binsar Pandjaitan dan Theo Chee Hean sebagai bentuk penghormatan serta ungkapan terima kasih atas dukungan terhadap transformasi digital perlindungan sosial di daerah tersebut.(Torop Pers)
