PEMATANGSIANTAR — Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn mengikuti pembukaan kegiatan Penilaian Presentasi Kepala Daerah dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah pada dimensi penurunan tingkat pengangguran yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (1/4/2026).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala BSKDN Kemendagri Dr Yusharto Huntoyungo MPd dan diikuti oleh sejumlah pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Wesly Silalahi diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Junaedi Antonius Sitanggang SSTP MSi yang menyampaikan paparan strategi dan inovasi Pemko Pematangsiantar dalam menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Presentasi dilakukan secara virtual melalui zoom meeting dari Command Center Lantai 2 Balai Kota Pematangsiantar.
Dalam paparannya, Junaedi menjelaskan bahwa Pemko Pematangsiantar terus mendorong peningkatan kreativitas masyarakat guna membangun kota yang unggul dan sejahtera. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai program unggulan, termasuk pengembangan ekonomi kreatif masyarakat melalui pelatihan serta pendampingan secara intensif.
Ia juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan daerah. Berdasarkan data, jumlah penduduk Kota Pematangsiantar pada tahun 2024 tercatat sebanyak 277.054 jiwa dan meningkat menjadi 279.198 jiwa pada tahun 2025.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 berada di angka 81,17 persen dan meningkat menjadi 81,71 persen pada tahun 2025. Laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,61 persen pada tahun 2024 dan sebesar 4,09 persen pada tahun 2025. Sedangkan Indeks Gini Rasio tercatat sebesar 0,297 pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 0,332 pada tahun 2025.
Menurutnya, strategi yang ditempuh pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran antara lain memperluas kesempatan kerja, memperkuat sinergi dengan berbagai program pemerintah pusat seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta mendorong berbagai inovasi lintas sektor.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pematangsiantar tercatat sebesar 8,00 persen pada tahun 2024 dan menurun menjadi 7,74 persen pada tahun 2025.
Selain itu, Pemko Pematangsiantar juga mendorong berbagai kebijakan strategis untuk mendukung keberlanjutan penanganan pengangguran. Salah satunya melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal serta Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi yang merupakan inisiatif DPRD bersama pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah juga menyusun Rencana Tenaga Kerja Kota Pematangsiantar Tahun 2025–2029 serta Rencana Pembangunan Industri Kota Pematangsiantar sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor ketenagakerjaan.
“Ranperda inisiatif tersebut telah disepakati bersama. Kita berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja lokal, khususnya di Kota Pematangsiantar,” ujarnya.
Ia juga memaparkan bahwa struktur ketenagakerjaan di Kota Pematangsiantar masih didominasi sektor informal. Pada tahun 2025, sektor informal mencapai 51,64 persen atau sekitar 75.050 orang, sementara sektor formal sebesar 48,36 persen atau sekitar 70.293 orang.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemko Pematangsiantar mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan, antara lain pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK negeri dan swasta, pengelolaan informasi pasar kerja melalui kegiatan job fair, pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi dengan sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta pemberian bantuan peralatan usaha melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menerapkan kewajiban pelaporan lowongan kerja oleh perusahaan guna memonitor peluang kerja yang tersedia serta memfasilitasi proses rekrutmen tenaga kerja.
Pemko Pematangsiantar juga aktif memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, serta standardisasi produk guna meningkatkan daya saing masyarakat dan mendorong lahirnya wirausaha baru.
Dalam paparannya, Junaedi juga menyampaikan bahwa berbagai kegiatan konkret telah dilakukan untuk menekan angka pengangguran, salah satunya melalui penyelenggaraan job fair atau bursa kerja.
Wali Kota Wesly Silalahi juga menegaskan bahwa upaya menurunkan angka pengangguran tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata.
“Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar penanganan pengangguran dapat berjalan lebih efektif,” katanya.
Selain itu, Pemko Pematangsiantar juga telah merekrut banyak pemuda yang memiliki kompetensi di sektor industri ekonomi kreatif, seperti content creator dan tenaga profesional lainnya yang dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah (OPD).
Pemerintah daerah juga membentuk Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja. Lembaga ini diharapkan mampu menjaga hubungan industrial yang harmonis sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Inovasi ini merupakan salah satu strategi unggulan Pemko Pematangsiantar dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif,” tambahnya.
Sebagai bentuk inovasi pelayanan publik di bidang ketenagakerjaan, Pemko Pematangsiantar melalui Dinas Ketenagakerjaan juga menghadirkan program Klinik Konseling Ketenagakerjaan.
Program ini bertujuan memberikan layanan konseling terpadu bagi pencari kerja, pekerja, maupun korban pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga mereka dapat memperoleh solusi, dukungan psikologis, informasi lowongan kerja yang sesuai, serta pendampingan dalam menghadapi dunia kerja.
Inovasi tersebut juga menjadi respons terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan seperti rendahnya kesiapan kerja, ketidaksesuaian kompetensi, keterbatasan informasi lowongan kerja, serta belum optimalnya pemahaman hubungan industrial.
Melalui presentasi tersebut, Pemko Pematangsiantar berharap berbagai capaian kinerja dalam menurunkan angka pengangguran dapat memperoleh apresiasi sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.
Kegiatan penilaian berlangsung lancar dan diakhiri dengan sesi tanya jawab serta evaluasi sebagai bagian dari proses penilaian kinerja pemerintah daerah.
Penilaian tersebut diikuti oleh pemerintah daerah yang dibagi dalam enam regional, yakni Regional Sumatera, Jawa dan Bali, Nusa Tenggara dan Maluku, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua.
Untuk Regional Sumatera, peserta dibagi dalam tiga klaster. Klaster provinsi terdiri dari Kepulauan Riau, Lampung, dan Sumatera Barat. Klaster kabupaten meliputi Dairi, Gayo Lues, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Solok Selatan. Sedangkan klaster kota terdiri dari Batam, Dumai, Padang, Pematangsiantar, dan Tanjungbalai.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Robert Samosir, Kepala Bappeda Sofie Megawaty Saragih, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Muhammad Hamam Sholeh, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Herbet Aruan, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Johannes Sihombing.(Ril)
